MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Tindakan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang "diam-diam" hendak mencopot / memberhentikan Sekrov Abdul Hayat Gani terus mendapat protes dari masyarakat.
Aksi protes ini di antaranya datang dari Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan (GMS).
Sulfarid Saleh selaku Kordinator GMS menerangkan bahwa tindakan gubernur tersebut dinilai tidak efektif dan efisien untuk menjalankan roda pemerintahan dan program-program kerja yang sudah dijanjikan di akhir periode gubernur Sulawesi Selatan ini tanpa wagub dan sekda.
Seperti diketahui Gubernur Andi Sudirman, baelum lama ini, meminta kepada Presiden dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencopot / memberhentikan Sekrov Abd. Hayat Gani dengan nomor surat : 008 / 0019 / BKPSDMD.
Tindakan ini menuai sorotan dan kegaduhan di tengah - tengah masyarakat Sulawesi Selatan.
Hal itu dibuktikan dari munculnya protes dan aksi penolakan dengan membawa ribuan massa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulsel, yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan (GMS) dan juga Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI)
Selain Gerakan Aksi penolakan yang meminta Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menolak surat tersebut, massa aksi juga meminta kepada DPRD Provinsi untuk segera membentuk Pansus Hak Angket dan laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sesuai dengan surat Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan (GMS) tertanggal 25 November 2022.
"Banyak PR-nya pak gub, meskipun wagub dan sekda ada, saya rasa berat untuk beliau selesaikan janji-janjinya/PR nya itu, apalagi kalau kedua nya (wagub dan Sekda) tidak ada," ujar Sulfarid Saleh selaku Kordinator GMS.
Sulfarid Saleh, melalui pesan whatsapp juga menjelaskan kepada pihak media bahwa dirinya dan kawan - kawan mendesak DPR untuk secepatnya bertindak untuk menghidari konflik di masyarakat yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
"Tindakan Gubernur ini harus kita urai kebenaran dan apa motif sebenarnya, kenapa terkesan ngotot sekali dan memaksakan diberhentikannya Sekda Provinsi, kita tunggu jadwal RDP di DPRD Provinsi," tutupnya. (A)