Iklan

 


Iklan

 


,

MENU

Iklan

 


Gempa Politik Berkekuatan 1 Triliun Di Jabar

Rabu, Desember 28, 2022, Desember 28, 2022 WIB Last Updated 2022-12-28T05:33:25Z

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE)

- Advokat, Konsultan Hukum dan Pengamat Politik

Mendadak organisasi-organisasi massa di Jawa Barat gempar, setelah mendengar pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kami (RK), yang menyatakan selama empat tahun kepemimpinannya di Provinsi Jabar, dirinya sudah menggelontorkan dana bantuan 1 (satu) triliun lebih ke Ormas Nahdlatul Ulama (NU) Jabar. 

Pernyataan Gubernur RK ini ia sampaikan saat RK memberikan pidato pembukaan Mukerwil PWNU Jabar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 2 Kab. Purwakarta, Sabtu (17/12/2022). Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jabarpun kisruh, dan nyaris terpecah belah setelah mendengar pernyataan Gubernur RK tsb. 

Menariknya, pengurus PWNU Jabar melalui Wakil Sekretarisnya, yakni Kurnia Permana atau kami biasa memanggil namanya dengan panggilan Kang Udeng, telah membantah pernyataan Gubernur RK tsb. Menurut Kang Udeng, PWNU Jabar hanya menerima sekitar 2,4 Miliar setiap tahun dari Provinsi Jabar. 

"Pernyataan Gubernur Jabar RK terkait anggaran untuk PWNU Jabar 1 Triliun tersebut telah membuat umat terpecah belah dan jadi kisruh. NU Jabar difait accomplikan, terasa terbebani, klaim (Gubernur Jabar RK) telah mengucurkan anggaran lebih dari 1 Triliun itu harus diverifikasi siapa saja penerimanya, apa betul warga NU?," tegas Kang Udeng.

"Pernyataan Gubernur RK itu tidak bertanggung jawab, harus diklarifikasi, karena kita (Pengurus PW NU Jabar), bisa-bisa akan dikejar-kejar oleh pengurus-pengurus cabang NU di Jabar". Begitulah pernyataan Kang Udeng Wakil Sekretaris NU Jabar yang sempat saya baca dari beberapa media.

Waowww...luar biasa ketegasan sikap sahabat lama saya di NU Jabar ini. Kang Udeng setau saya selama ini orangnya sederhana dan bersahaja, saya pribadi sangat mempercayai integritasnya. Lalu jika tiba-tiba NU Jabar dimana beliau menjadi salah satu pengurusnya, dilanda gempa politik dengan issue pengucuran dana 1 Triliun lebih dari Pemprov Jabar yang tidak jelas siapa-siapa penerimanya seperti ini, pastilah saya sebagai warga NU dan warga Jabar, merasa terpanggil untuk turut mempertanyakannya, agar persoalan menjadi jelas.

Sepengetahuan saya yang dahulu pernah aktif di Badan Otonom NU Jabar, yang bersama teman-teman Nahdliyin lainnya pernah mendirikan Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU), para Pengurus NU Jabar sangatlah dinamis. Kami dahulu sering berkumpul dan sering berdiskusi bersama tentang banyak hal, dengan fasilitas seadanya dan uangnya keluar dari kantong pribadi. 

Jika kemudian NU Jabar sekarang dituduh telah menerima dana 1 Triliun lebih, sungguh ini suatu berita yang sangat mencengangkan. Dalam hati dan pikiran saya bertanya-tanya, itu teman-teman (maaf) jangankan menerima uang 1 Trilun lebih, mereka disuruh nulis angka 1 Triliun saja mungkin nulis angkanya ada yang kurang atau juga ada yang lebih. Bukan karena mereka itu bodoh, tapi tidak terbiasa nulis angka apalagi menerima uang sampai segitu banyaknya.

Tetapi pernyataan Gubernur Jabar RK pastilah tidak main-main, semuanya tentunya bersumber pada data. Pertanyaannya kemudian, siapakah orang-orang yang telah menerima uang sebanyak itu dari Pemprov Jabar? Mungkinkah para politisi PKB dan jaringannya di Jakarta dan di Jabar itu sendiri?.

Dalam perhelatan PILKADA Jabar 2018 lalu, PKB termasuk salah satu partai politik yang mengusung Calon Gubernur Ridwan Kamil (RK) dan Cawagub UU Ruzhanul Ulum. RK dan UU akhirnya menang, terpilih menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2018-2023. Mungkinkah karena alasan sebagai bentuk rasa terimakasih atas dukungannya, PKB yang selalu mengklaim sebagai Partainya Warga NU tersebut diberi bantuan 1 Triliun?.

Saya sama sekali tidak menuduh PKB Jabar telah menerima bantuan dari Pemprov Jabar sebesar itu, namun pertanyaan ini perlu diajukan, karena hampir mustahil rasanya jika pihak yang dituduh oleh Gubernur RK telah menerima kucuran dana bantuan 1 Triliun dari Pemprov Jabar itu PWNU Jabar !. 

Tidak seperti Warga Nahdliyin yang berada di Jatim dan Jateng yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta, Warga Nahdliyin di Jabar ini tidak seberapa, dan sangat tidak bisa diandalkan untuk meraih dukungan suara dalam setiap event PILGUB. Kecuali untuk daerah-daerah tertentu di Jabar, seperti Tasik Malaya, Cirebon dan Indramayu, Warga NU sangat bisa diharapkan suaranya untuk mendukung dan memenangkan Calon Bupati atau Walikotanya.

Berbeda dengan NU saat menjelma menjadi kekuatan partai politik (PKB), dukungan partainya untuk mengusung Cagub/Cabup/ Cawalkot, sangatlah signifikan sebagai salah satu syarat untuk dapat diterimanya mereka oleh KPU Daerah menjadi Kontestan Pasangan Cagub/Cabup/Cawalkot. 

Dan sudah menjadi rahasia umum, untuk bisa mendapatkan rekomendasi dukungan dari partai politik, pasangan Cagub/Cawagub haruslah mampu melobi ketua umum dari partai tersebut, yang kedudukannya berada di Ibu Kota (Jakarta). Jika tidak maka rekomendasi dukungan itu tidaklah akan didapat. Itulah yang terjadi ketika RK tidak mendapat dukungan dari PDIP Jabar karena RK tidak berhasil melobi Ketum PDIP Megawati.

Mungkinkah karena kepentingan tersebut, Pemprov Jabar sampai harus menggelontorkan dana hingga mencapai 1 Triliun lebih ke PWNU Jabar, yang celakanya bantuan itu tidak pernah merasa diterimah oleh PWNU Jabar? Ataukah sekali lagi, sebenarnya bantuan itu tidak diserahkan ke PWNU Jabar melainkan ke politisi-politisi PKB yang berada di Jakarta dan di Jabar? Sebagai warga NU dan sebagai warga Jabar, saya dan teman-teman tentunya ingin menerima penjelasan yang pasti dan akurat soal bantuan 1 Triliun ini dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil, agar diantara kami dan teman-teman pengurus NU serta PKB tidak terjadi kesalahfahaman. Terimakasih...(SHE). 

28 Desember 2022.


Iklan4

 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


HEAD LINE

Survei Polmatrix: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi Capai 75,5 Persen

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Hasil survei Polmatrix menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ...