JAKARTA (wartamerdeka.info) – Kementerian Dalam Negeri mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan skema normal pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Komite Cipta Kerja yang dilaksanakan secara hybrid, Kamis (5/1/2023).
Rapat dipimpin Menko Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Wakapolri, Dirjen Bina Lavotas Kemnaker, Dirjen Vokasi Kemendikbud, Jamdatun, Dirjen Bina Bangda Kemendagri mewakili Menteri Dalam Negeri, Deputi III KSP, Sahli Hukum Kemenkeu, Deputi Perekonomian Setkab, Deputi Hublemmas Kemensetneg, Deputi Pengawasan BPKP, LKPP, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Program Kartu Prakerja pada tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik yang dibuka sebanyak 25 batch dan berakhir di batch 47 dengan jumlah penerima program sebanyak 4.984.790 orang sehingga total yang telah menerima program kartu prakerja sejak awal sebesar 16,4 juta orang dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi. "Anggaran pada tahun 2022 sebesar 18 T dan penambahan anggaran 7 T," katanya.
Perubahan mendasar Program Kartu Prakerja dari skema semi Bansos menjadi skema normal yaitu moda pelatihan yang semula hanya dilaksanakan secara daring berubah menjadi daring-bauran-luring.
Selain itu, pagu anggaran pelatihan mengalami kenaikan dari maksimal 1 juta rupiah menjadi 3,5 juta rupiah. Kemudian besarnya insentif pun juga mengalami perubahan dari sebesar 4 kali Rp. 600 ribu menjadi 1 kali Rp. 600 ribu.
“Untuk syarat penerima manfaat program ini masih sama seperti sebelumnya hanya penerima bantuan sosial/bantuan pemerintah diperbolehkan untuk menerima program kartu prakerja ini,” ucap Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Program Kartu Prakerja.
Pada kesempatan itu, Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyampaikan perlunya dukungan penambahan kuota server untuk penggunaan face recoqnition yang kuota saat ini hanya 50 ribu per hari. Kemudian kuota penerima agar dimaksimalkan untuk di luar pulau Jawa.
“Pemda agar diberikan informasi jumlah penerima manfaat program kartu prakerja di wilayahnya masing-masing. Selain itu, sertifikat pelatihan yang diterima setelah mengikuti Program Kartu Prakerja agar betul-betul berlaku secara nasional," papar Teguh.
Tahapan pelaksanaan skema normal fase 1 pada tahun 2023 dimulai dengan 10 provinsi (Bali, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, NTT, Papua, Sulsel dan Sumut) dengan kuota sebesar 595 ribu orang yang untuk masing-masing provinsi dihitung berdasarkan proporsional terhadap persentase jumlah pengangguran. Untuk itu, diperlukan sosialisasi kepada gubernur dan bupati/wali kota terhadap pelaksanaan skema normal ini.
Pada akhir rapat, Airlangga juga menyampaikan bahwa standar pelatihan ini sudah merujuk pada kebutuhan pasar kerja dan sertifikat pelatihan yang sudah mempertimbangkan SKKNI.
Program kartu prakerja ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang jenis pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan mengingat saat ini kebutuhan bekerja di luar negeri sedang tinggi seperti di Jerman, Australia, Jepang, dan Korea. (A)
