PALEMBANG (wartamerdeka.info) - Ratusan massa gabungan dari berbagai elemen Kabupaten Muara Enim menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Selasa, (10/01/2023).
Sejumlah ormas tersebut mendukung dan mengawal pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan periode 2018 -2023. Mereka terdiri dari Ormas Pemuda Pancasila, Ormas FKPMB, Ormas Badar, GP Ansor, Ormas Grib, FKPPI, Organda dan sejumlah LSM serta perwakilan masyarakat seluruh kecamatan kabupaten Muara Enim.
Unjuk rasa diawali dengan membaca surah yasin kemudian dilanjutkan, menyampaikan aspirasi di kantor Gubernur Sumsel.
Massa tersebut kecewa terhadap Gubernur Sumsel H Herman Deru yang diduga terkesan menunda-nunda dalam pelantikan Wakil Bupati terpilih H Usmarwi Kaffa pasca dikeluarkannya SK pengangkatan Wakil Bupati Muara Enim terpilih oleh Kemendagri.
"Kenapa, bapak Gubernur terkesan tidak mau untuk melantik pemimpin Definitif kabupaten kami. Padahal, sudah sangat jelas dua SK dari Kemendagri telah di terbitkan untuk di lakukan pelantikan, namun hingga saat ini bapak Gubernur Sumsel terkesan enggan dan mengulur ulur waktu untuk melakukan pelantikan " ujar Junizar ketua aksi dalam unjuk rasa damai pada orasinya di kantor Gubernur Sumsel.
Junizar menambahkan, dalam tuntutan pada aksi damai di kantor Gubernur Sumsel tersebut terdapat ada 3 poin tuntutan yang di berikan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru pada aksi unjuk rasa damai tersebut.
Diantaranya, yaitu untuk segera melaksanakan perintah dari Kemendagri melakukan dan memfasilitasi dalam pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang tertuang dalam SK tertanggal 27 Desember tahun 2022.
"Kami sangat kecewa sekali kepada bapak Gubernur Sumsel H Herman Deru yang terkesan, terus menunda-munda untuk melakukan pelantikan. Ada apa ini ? Ya, apa bila dalam minggu-minggu ini juga bapak Gubernur Sumsel tidak memberikan jawaban kepastian untuk melakukan pelantikan tentunya kami akan melaporkan perihal ini kepada Kemendagri," katanya.
Ketua Forum Komunikasi Pemuda Muaraenim Bersatu (FKPMB) Muara Enim Rezano Vivando biasa akrab dipanggil Bung Evan, mengungkapkan senada apa yang telah disampaikan oleh orator dalam aksi penuntutan tersebut.
Menurutnya, kenapa Gubernur Sumsel H Herman Deru terkesan seolah-olah menunda-nunda dalam pelantikan wakil Bupati Muara Enim terpilih.
"Yang jelas kami orang awam terhadap masalah Hukum, kalau memang dalam pelantikan Wabup cacat hukum, ya tidak mungkin Kemendagri membolehkan untuk melakukan pemilihan pada waktu itu dan sekarang pun SK pelantikannya sudah keluar. Dan kami juga berharap, kepada bapak Gubernur yang terhormat yang kami sayangi untuk segera melakukan perintah yang di berikan oleh Kemendagri yaitu melakukan perintah Pelantikan ," tukasnya.
Sementara itu, di kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Ir SA Supriono, MM menyampaikan, Gebernur Sumsel H Herman Deru ingin menjumpai dan bertatap muka secara langsung kepada demonstran. Namun,, Ia mengungkapkan Gubernur Sumsel sedang berada di Jati Nangor dalam rangka memenuhi undangan yang terjadwalkan.
"Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa bertemu, karena beliau sedang berada di luar daerah yaitu Jati Nangor mendampingi Bapak Mendagri. Untuk segala tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat akan kami sampaikan kepada bapak Gubernur nanti ," ungkapnya.
Ditambahkan Sekda Provinsi Sapriono perihal pelantikan Wakil Bupati Muara Enim tepilih seyogyanya sudah di jadwalkan oleh bapak Gubernur Sumsel dan pastinya akan dilakukan sesuai jadwal yang dilakukan oleh bapak Gubernur.
" Ya, bapak gubernur seyogyanya sudah menjadwalkan dalam pelantikan pak Wabup Muara Enim. Mohon bersabar mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami sampaikan ," pungkasnya. (Agus v).
