Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Dandung Dwi Sucahyo REMBANG- Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berubah mulai tahun 2011. Semula dana BOS didistribusikan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, mulai tahun ini dikirimkan langsung kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Dandung Dwi Sucahyo di ruang kerjanya menerangkan, seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota baru saja menerima sosialisasi petunjuk teknis tentang perubahan penyaluran dana BOS dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Kementrian Pendidikan Nasional. Pada kesempatan itu diterangkan mulai tahun 2011, dana BOS akan tercantum dalam APBD kabupaten dan kota . Menurut Kepala Dinas Pendidikan Dandung Dwi Sucahyo, pada mekanisme penyaluran yang baru yakni Kementerian Keuangan menyalurkan dana BOS dari kas umum negara ke kas umum daerah setiap tiga bulan, setelah mener...

Kepala Bagian Admistrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Muntoha REMBANG- Karena pelaksanaan distribusi raskin alokasi tahun 2011 baru disosialisasikan pertengahan bulan Januari ini, maka Gubernur Jawa Tengah H Bibit Waluyo menginstruksikan agar pemerintah kabupaten atau kota menyalurkan raskin ke 13. Diharapkan sebelum pelaksanaan rakor raskin di tiap kabupaten atau kota digelar, raskin ke 13 tersebut sudah disalurkan ke rumah tangga sasaran (RTS).   Kepala Bagian Admistrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Muntoha di ruang kerjanya, Senin (3/1/2011) menerangkan,  untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan, maka Gubernur Jawa tengah H Bibit Waluyo telah mengirim  surat pemberitahuan bila pemkab atau pemkot diintruksikan menyalurkan raskin ke 13 di bulan Januari ini. Tiap RTS menerima raskin sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 Namun sebut Kepala Bagian Admistrasi Perekonomian Muntoha, sesuai dengan petujuk teknis pelaks...

REMBANG -Pemerintah Kabupaten rembang mencanangkan dimulainya ujicoba 5 hari kerja di lingkungan pemerintah daerah setempat per tanggal 3 Januari 2011. Pencanangan dilaksnakan bertepatan dengan upacara apel pagi di halaman kantor Bupati, dihadiri Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda dan peserta upacara lainnya. Wakil Bupati Rembang H Abdul Hafidz selaku inspektur upacara antara lain mentebutkan, penerapan ujicoba 5 hari kerja berlaku mulai tanggal 1 januari 2011. Perubahan jam kerja PNS di lingkungan pemkab Rembang, hari Senin sampai dengan Kamis jam masuk 07.00 WIB dan pulang 5.30 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat jam masuk 07.00 WIB dan pulang 11.00 WIB. "Penerapan 5 hari kerja ini berdasarkan peraturan Bupati nomor 38 tahun 2010 tentang pelaksanaan ujicoba penerapan lima hari kerja pada perangkat daerah Kabupaten Rembang," ucapnya. Ia menegaskan, pelaksanan penerapan ujicoba ini dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan p...

Laporan: Franky Pangkey  Inilah potret warga miskin di Kota Sorong. SORONG- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong, Papua Barat,  hingga saat ini sebanyak 20.000 rumah tangga di Kota Sorong masih berada di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi masalah itu, Bulog cabang Sorong membantu meringankan beban rumah tangga miskin tersebut dengan membagikan jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan harga murah dan terjangkau. Selain Kota Sorong, jatah raskin juga dibagikan ke lebih dari 13.000 rumah tangga miskin di Kabupaten Sorong, dan sebanyak 6000 rumah tangga miskin di daerah kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Menurut kepala Cabang Bulog Sorong Mansur Siri, penyaluran Raskin dibagikan kepada 39.000 rumah tangga miskin yang tersebar di wilayah Kota Sorong. Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Raskin tersebut telah berhasil disalurkan dengan baik hingga Desember 2010. Penyaluran di lakukan hingga ke distrik-distrik.  U...

Laporan: Franky Pangkey - Sorong Terminal Bandara DEO Sorong:  belum penuhi standar. SORONG- Kementerian Perhubungan kini tengah merespon protes Merpati, Lion Air, Batavia Air, Expres Air, Susi Air terkait sering lalu lalangnya warga dalam area landasan bandara DEO Kota Sorong di saat pesawat melakukan pendaratan dan penerbangan. Sejak beroperasinya bandara DOMIGGUS EDUARD OSOK (DEO) Kota Sorong tahun 2005, hingga saat ini penerbangan dan pendaratan pesawat di bandara DEO Kota Sorong memang belum memehuhi standar nasional dan internasional karena sering terjadi gangguan keamanan dan keselamatan penerbangan. Pada saat pesawat melakukan pendaratan dan penerbangan, misalnya, masih banyak warga lalu-lalang di dalam landasan bandara DEO Kota sorong sehingga sangat membahayakan pesawat dan penumpang. Hal tersebut disebabkan karena lebih dari 400 rumah penduduk masih berada dalam area bandara DEO Kota Sorong sehingga akses keluar dan masuk warga masyarakat yang berjalan kak...

Laporan: Franky Pangkey JAKARTA- Agar karier prajurit tidak tehambat, diharapkan mulai awal tahun 2011, 11 POMAL TNI Angkatan Laut yang tersebar dari Aceh sampai Jayapura bekerja maksikal agar semua permasalahan prajurit  bisa tuntas secepatnya. Menurut Wakil Komandan Pusat Polisi Militer (Puspomal) Angkatan Laut Kolonel Muchammad Richad,  di tahun 2011 Pomal-Pomal yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  bisa meningkatkan kinerjanya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mewujudkan kedisiplinan prajurit  yang baik. Jika ada permasalahan anggota Angkatan Laut di daerah diharapkan Pomal di daerah bisa menyelesaikan dengan cepat sesuai mekanisme hukum yang berlaku. “Karena jika penyelesaian lambat akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi Pomal itu sendiri, “tutur Kolonel Muchammad Richad, Senin (3/1/2011). Richad menjelaskan,  proses seperti penganiayaan,misalnya, harus cepat penyelesaiannya karena kalau tidak akan terka...

Laporan Franky Pangkey  Anggota Komisi V DPR RI Michael Wattimena  SE, MM JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pemerintah telah menyiapkan dana sebanyak lebih dari Rp 4 Triliun untuk fasilitas likuiditas kepada masyarakat yang berpengasilan rendah dengan bunga tetap dan terjangkau untuk mendapatkan perumahan rakyat menengah ke bawah. Hal ini seiring dengan ditetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh DPR-RI belum lama ini. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Michael Wattimena SE, MM , Senin (3/1/2011)  menyangkut UU tersebut, ada sejumlah hal yang sangat prinsipial. Pertama, terkait dengan penyediaan rumah terhadap rakyat kecil yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ini sangat bermanfaat sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan bunga bank yang bisa menyulitkan mereka ke depan. Contohnya jika bunga berlaku 10 % maka masyarakat bisa mendapatkan bunga 6% atau jika berlaku bunga bank Rp 6000 maka bagi masyarakat penghasilan renda...

Kepala Sekolah SMK Muhamadiyah Gunem, Sutiyono di tengah kebun, saat panen melon.   REMBANG- Sebanyak 15 orang peserta Carier Centre (pengembangan diri) yang mendapat pelatihan Life Skill (ketrampilan usaha untuk mempertahankan hidup), Minggu (2/1/2010) menikmati jerih payah hasil pembelajaran sekira 3 bulan lamanya. Ke 15 orang tersebut 10 berasal dari Desa Pragen Kecamatan Pamotan, 5 orang dari Desa Gunem Kecamatan Gunem, semuanya adalah pemuda putus sekolah. Ke 15 orang peserta carier centre merupakan warga belajar non formal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhamadiyah Gunem yang berbasis ilmu pertanian. Peserta terbagi dalam dua jenis pembelajaran, 5 orang terjun pada agrobisnis dan pengembangan holtikultura, sedangkan 10 orang menekuni pemasaran. Selama menempuh ilmu di SMK Muhamadiyah Gunem, mereka dibimbing Kepala Sekolah Sutiyono, beberapa guru setempat dan oleh Iskandar, mentor pakar tanaman melon, warga desa Mojokerto Kecamatan Kragan. Pada kegiatan panen perdana ta...

REMBANG- Target setoran ke kas daerah sebesar Rp 1 milyar lebih dapat dipenuhi pengelola tempat wisata Dampo Awang Beach Tempat Rekreasi Pantai Kartini (DABTRPK) Rembang. Animo pengunjung mengisi libur sekolah dan khususnya merayakan tutup tahun datang ke DABTRPK, turut berperan mendongkrak pendapatan tempat wisata kebanggan warga Rembang tersebut. Sriyono, pengelola tempat wisata DABTRPK di ruang kerjanya menyebutkan, posisi keuangan hingga awal Desember lalu terkumpul pendapatan bersih sekira 900 juta rupiah lebih. Sedangkan target setoran ke kas daerah tahun 2010, sebesar Rp 1 milyar lebih termasuk pajak. Menurut Sriyono, mulai libur sekolah tanggal 18 Desember, animo pengunjung mulai meningkat dan puncaknya pada libur Natal hingga tanggal 1 Januari 2011, DABTRPK dipadati puluhan ribu pengunjung. Untuk menumbuhkan minat pengunjung agar mau datang ke DABTRPK guna berekreasi, pihaknya memberikan diskon 50%. Mulai dari tiket masuk, seluruh wahana permainan yang tersedia dan tiket ma...

BEKASI- Puluhan warga di lingkungan Rt 01/01 Kampung Selang Bojong, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, kembali berunjuk rasa. Kali ini, dimotori oleh kaum ibu rumah tangga. Mereka menolak pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) milik PT Gasindo Jaya Pratama (GJP) karena dinilai, akan berdampak pada keselamatan jiwa. Walau diguyur hujan, sejumlah ibu rumah tangga dengan membawa anak-anaknya terus melakukan unjukrasa tersebut. Dengan membawa kertas karton bertuliskan 'tolak pembangunan SPBE' meminta pihak PT GJP untuk menghentikan pembangunan yang dinilainya akan membahayakan warga dilingkungan sekitar. "Warga disini tidak setuju, kecuali bukan pembangunan gas. Sebab, akan membahayakan keselamatan jiwa ke depannya," ujar Ibu Mini. Kata Mini, dirinya meragukan akan keselamatan atas berdirinya SPBE tersebut. "Warga takut, bila perusahaan ini meledak seperti di beritakan televisi," katanya. Apalagi, dirinya dan sejumlah warga tidak meng...

REMBANG- Hingga batas terakhir permintaan penangguhan pembayaran upah Minimum Kabupaten tahun 2011, pada tanggal 31 Desember 2010, ternyata tak satupun dari 184 perusahaan yang berada di Kabupaten Rembang mengajukan. Sehingga dengan demikian, semua menyatakan sanggup memenuhi ketentuan, membayar UMK tahun 2011 kepada karyawan sebesar Rp757.600 per bulan. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang, Suranto di ruang kerjanya menjelaskan, sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah nomor 561.4/69/2010 tentang Penetapan UMK 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, ditetapkan UMK Rembang 2011 sebesar Rp 757.600 per bulan. Hingga batas akhir masa pengajuan penangguhan tanggal 31 Desember 2010 ternyata tidak ada perusahaan yang mengajukan. Oleh karena itu mulai pembayaran gaji/honor karyawan per Januari harus sesuai dengan UMK tahun 2011, sebesar Rp 757.600. Menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang, Suranto, jumlah perusahaan di...