JAKARTA (wartamerdeka) - Bupati Gorontalo Prof Dr Nelson Pomalingo, Selasa (24 Oktober 2017) diundang ke istana oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.
Undangan dimaksudkan dalam rangka rapat kerja pemerintah Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Raker yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut berlangsung di Istana Negara auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Bupati Gorontalo dihubungi usai pertemuan ini menerangkan, ada dua hal disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pertama, evaluasi terkait ekonomi, politik, sosial.
Kedua, Presiden menyampaikan kepada kita tentang APBD agar segera diselesaikan, karena tahun 2018 sudah dekat.
Dan anggran yang digunakan harus fokus untuk pembangunan daerah,
Presiden juga berharap Pemerintah daerah agar berinovasi terkait pembiyaaan.
“Jadi pebiyaaan itu bukan sekedar dana APBD, tapi juga dana-dana dari luar dan investasi dan sebagainya,, " terang Bupati Nelson.
Presiden juga menekankan, dana tersebut digunakan dengan baik, tidak dikorupsi termasuk dana desa. Berikut juga pengembangan SDM. Sumber daya ini penting karena modal kita dalam membangun.
Di bagian akhir, Presiden juga menyampaikan, penegakan hukum, yang tentunya masalah korupsi termasuk penggunaan dana desa tadi diharapkan agar dalam membangun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Semua apa yang disampaikan dan menjadi harapan Presiden, ahamdulillah sudah dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Termasuk bagaimana pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan turun, peningkatan pendidikan," katanya.
Memang, yang belum dilakukan yakni melakukan peminjaman untuk pembangunan infrastruktur. Membangun daerah itu bisa meminjam dan ini sudah kita sampaikan terutama investasi untuk hal-hal produktif. Contoh rumah sakit dan pasar.
“Nah kalau kita tergantung di APBD. Jadi lambat kita membangun. Dan saya berharap peminjaman bagi pembangunan rumah sakit nanti. Nanti kita lihat, berapa pendapatan PAD rumah sakit dan berapa yang akan kita pinjam. Dan ini tidak mengganggu APBD Kabupaten Gorontalo, karena rumah sakit itu PAD-nya besar, termasuk pasar,” tutup Nelson.(Irfan /ar)
Tags
Nasional