Kontraktor Peningkatan Jalan Rantepao-Tikala 2017 Belum Tindaklanjuti Temuan BPK, Jadi Pertanyaan Warga

Drs Roni Rumengan

TORAJA UTARA (wartemerdeka.info) - Hingga saat ini, temuan BPK atas Proyek Peningkatan Jalan Rantepao-Tikala 2017 belum ditindaklanjuti pihak kontraktor pelaksana, PT Cendrawasih Persada Raya (CPR). 

Padahal, waktu yang diberikan untuk melaksanakan rekomendasi atau perintah temuan BPK itu hanya 2 bulan atau 60 hari sejak diterimanya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

Seperti diketahui, dalam temuannya, BPK memerintahkan kontraktor pelaksana mengerjakan ulang pisik sesuai kontrak senilai Rp1.782.417.147 dan mengembalikan secara tunai kelebihan pembayaran untuk pekerjaan drainase sebesar Rp37.851.145. Dengan temuan ini, jumlah total kerugian negara sebesar Rp1.810.268.292.

Pihak kontraktor sendiri sebenarnya ingin pekerjaan ulang pisik itu dialihkan ke kegiatan baru dengan lokasi berbeda. Usulan ini berkembang dalam rapat tim tindaklanjut. Untuk itu, CRP kemudian berkonsultasi ke BPK. Hasilnya belum ditahu hingga saat ini.

Namun dari bocoran yang ada, pihak BPK dikabarkan menolak usulan tersebut. Pasca konsultasi sampai sekarang, belum ada tanda-tanda gerakan dari CRP ingin mengerjakan ulang pisik Rantepao-Tikala. Pemda Toraja Utara sendiri terkesan lemah dan tidak tegas terhadap kontraktor bersangkutan.

"Masa kontraktor yang mau mengatur dengan meminta dan mengusulkan keinginannya sementara ini sudah jelas temuan. Masa masih ada tawar-menawar dengan memberi penafsiran lain atas temuan. Ini kalau begini wibawa pemerintah, BPK dan Pemda, menurun. Owner proyek itu kan pemerintah. Pemerintah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan kemudian di-pihakketiga-kan. Lalu pemerintah mau diatur dimana wibawa pemerintah jangan dong," ungkap Drs Roni Rumengan, seorang pemuka masyarakat Toraja yang berdiam di Jakarta.

Harusnya, kata mantan Pemimpin Redaksi Koran Tator ini, kontraktor menjaga wibawa pemerintah. Karena jika tidak, pemerintahan dan pembangunan berjalan stagnan.

"Ada apa pemerintah tidak berwibawa di depan kontraktor, ini kan pertanyaan. BPK dan Pemda sudah menegur tapi kontraktor berdiam diri dengan mengatakan emang gue pikirin. Harus ada ketegasan. Terus dewan kemana jangan dibiarkan. Kehidupan bernegara ini ada yang atur pak yaitu pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kalau di daerah ada gubernur dan bupati/walikota dengan dibantu institusi lain seperti DPRD dan Muspida," jelas jurnalis senior ini, via ponsel, dari Jakarta, pagi ini.

Lemahnya sikap pemerintah ini tergambar dari cara yang ditunjukkan Kabag Hukum, Nety Palin SH, dalam memberi informasi dan menyampaikan progres penanganan temuan BPK tersebut ke media. Ada kesan yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak konsisten, bahkan seolah ingin mengintervensi pemberitaan.

Roni berharap, Pemda Torut utamanya Bupati Kala'tiku serta jajarannya ke bawah, tidak 'buang badan' dalam soal temuan LHP BPK. "Jangan berpikir sudah ada BPK, sudah ada polisi dan jaksa. Bupati dan Dewan harus punya goodwill, itikad baik, memikirkan kepentingan daerah secara serius. Kan ironis kalau semua sudah berpikir 'elo'na ia' (red, terserah saja), masa bodoh," ketusnya. (TimLiput)