Breaking News

PM Lebanon: Israel melakukan kejahatan kemanusiaan karena membunuh jurnalis
Sebuah kapal IRGC di lepas pantai Bandar Abbas, Iran [File: Nazanin Tabatabaee/WANA via Reuters]
Profesor AS menggugat universitas atas penangkapan selama protes pro-Palestina
Barbara Slavin: Trump menutupi rasa malu dengan memperpanjang gencetan senjata
Berita PBB: Sebagian besar Kota Gaza telah hancur dalam konflik

// Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // Setelah gempa melanda Jepang utara, peringatan tsunami dikeluarkan lalu kemudian dicabut, namun masyarakat di berbagai wilayah harus tetap waspada terhadap potensi gempa mega. // Harga minyak mentah Brent melonjak naik lebih dari 7 persen karena Washington dan Teheran memberikan keterangan yang bertentangan mengenai negosiasi gencatan senjata. // China sejauh ini telah berhasil melewati krisis minyak bersejarah. Namun, saat Xi bersiap bertemu Trump, biaya mulai meningkat. //

Berita Foto

Bawaslu Provinsi Gorontalo Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Oleh Bupati Boalemo


Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah
GORONTALO (wartamerdeka.info) - Bupati Boalemo Darwis Moridu dilaporkan ke Bawaslu dengan dugaan pelanggaran kampanye. Yakni berkaitan dengan konten pidato Bupati Darwis di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, beberapa waktu lalu.

Pelapornya adalah Charles Ishak, warga Desa Luwoo, Kec Telaga Jaya,  Kabupaten Gorontalo.

Konten orasi politik Darwis Moridu dinilai memprovokasi rakyat dan mengeluarkan kalimat berujung pada ujaran kebencian.  Di antaranya menuduh salah satu kontestan Pemilu menggunaan fasilitas negara.

Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah membenarkan pihaknya menerima laporan tersebut pada Jumat sore (8/2/2018).

Ahmad Abdullah yang merupakan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa pihaknya  akan melihat lebih dulu laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, baik di sisi formil maupun materil.

"Unsur formil dimaksud adalah berhubungan dengan status pelapor. Kemudian akan dilihat juga ada unsur pidana atau tidak," ujarnya, dihubungi melalui ponselnya, hari ini.

Bila ada unsur pidana, maka masalah ini akan dilanjutkan ke Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Rerpadu)  untuk dibahas dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Apabila setelah diproses di Gakumdu memang memenuhi unsur tindak pidana, maka selanjutnya akan diproses  di kepolisian. 

Apabila dalam proses penyidikan polisi, dibenarkan ada tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai tersangka.

Namun proses tersebut harus ada pembuktian.

Bawaslu, menurutnya, memerlukan waktu dua minggu untuk memproses laporan. Sejauh ini yang ada adalah unsur penghinaan.(hen)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama