Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting


74% Penduduk Purbalingga Harus Disensus Secara Offline


PURBALINGGA (wartamerdeka.info) - Pendataan Sensus Penduduk (SP) secara online telah berlangsung dari  pertengahan Februari hingga Mei 2020. Hasilnya 26% penduduk Purbalingga atau 244.483 jiwa sudah melaksanakan SP Online, sisanya 74% penduduk harus dilakukan sensus secara offline.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, Ir Suprih Handayani dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS Kabupaten Purbalingga, Kamis (18/6) di Pendopo Dipokusumo.

“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mencatat respon SP online tertinggi secara nasional, hambir 9,6 juta penduduk Jateng kontribusi untuk SP Online. Purbalingga ada 244.483 jiwa, baru 26% berarti 74% Penduduk Purbalingga harus kita sensus secara offline,” katanya.

Sensus secara offline rencananya akan dilaksanakan di bulan September dengan mengubah proses bisnis yang awalnya dengan metode wawancara, namun karena ada refocusing anggaran maka akan mengubahnya  dengan menjadi drop and pick up. 

“Kita drop draf melalui RT dan mengambil kembali. Pengolahan datanya dilakukan tahun depan karena keterbatasan anggaran. Jadi dengan terpaksa BPS belum bisa menyajikan data tahun ini,” katanya.

BPS juga meminta agar kerjasama dengan jajaran Pemda Purbalingga tetap berlanjut pada SP Offline. Sebab menurutnya, hasil sensus sangat membantu dalam pembangunan manusia. Disamping itu tanggal 15 Juni sampai 15 Juli BPS menurunkan petugas untuk survey updating data potensi desa.

"Kita juga akan mendata dampak Covid 19 terhadap ketenagakerjaan, akan dilakukan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Saknas di bulan Agustus 2020 nanti,” ungkapnya.

BPS Kabupaten Purbalingga juga mendapatkan kabar gembira bahwa aplikasi berbasis One Touch Statistic (OTS) yang telah dibuat mendapatkan apresiasi dari Kemenpan-RB dengan lolos hasil seleksi administrasi kompetisi inovasi pelayanan publik.

OTS memperoleh indikator secara strategis secara cepat dan bisa diakses dengan mudah berisi data-data Kabupaten Purbalingga seperti kemiskinan, pengangguran pertumbuhan ekonomi dll.

“Untuk membenahi data pangan terutama memperbaiki luas panen padi dan jagung, kami menggunakan teknologi satelit dan aplikasi berbasis android dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dengan metode ini maka estimasi produksi menjadi lebih akurat dan dapat memperkirakan produksi 3 bulan ke depan. Jadi dengan KSA ini kita bisa melakukan ramalan produksi kita seperti apa sehingga ketahanan pangan kita akan terjaga,” ungkapnya.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM berharap Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini tidak hanya mampu mewujudkan wilayah bebas korupsi tapi juga wilayah birokrasi bersih melayani, mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bupati akui, pelayanan bidang pendataan sangat krusial dan penting. Ia berharap dengan dicanangkannya ini kualitas data BPS semakin baik akurat dan reliable dapat dipercaya.

“Sebab segala sesuatu bermula dari data , dengan data yang akurat inshaalLah kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil akan sesuai dan tepat sasaran,” katanya.

Bupati menginformasikan, terkait dengan penyaluran berbagai bantuan untuk para warga yang terdampak Covid-19 sudah cukup maksimal. Data kemiskinan Kabupaten Purbalingga sesuai data dari BPS ada 15,03%. Sementara masyarakat Purbalingga mendapatkan berbagai bantuan regular ada (PKH, BPNT) ada 24%.

Setelah terjadinya Covid-19, ditotal bantuan yang diberikan bisa mengcover hampir 76% dari seluruh KK di Purbalingga. “Itupun satu dua masih ada keluhan di bawah, oleh karenanya kita sadari data akurat sangat penting,” katanya.(gus/Humas)

Posting Komentar untuk "74% Penduduk Purbalingga Harus Disensus Secara Offline"