Ketua LPM H Sampara: Walhi Hanya Mendramatisir Masalah, Bukan Memberi Solusi
 |
| Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pulau Kodingareng, H. Sampara Sarif, SH, MH. |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Masalah penambangan pasir laut oleh PT Boskalis di perairan Makassar yang sempat diprotes sejumlah warga Kelurahan Pulau Kodingareng, hingga menimbulkan demo yang anarkis mendapat tanggapan dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pulau Kodingareng, H. Sampara Sarif, SH, MH.
Tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar ketika ditemui wartawan di Makassar, kemarin, mengatakan bahwa sesungguhnya sebagian besar masyarakat Pulau Kodingareng mendukung proyek penambangan pasir di sekitar perairan Makassar, Sulawesi Selatan.
Dia menyebut, demo anarkis yang terjadi beberapa waktu yang lalu adalah karena adanya sebagian kecil warga yang terpengaruh oleh provokasi yang dilakukan LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Warga menyadari bahwa penambangan pasir itu diperlukan untuk mendukung pembangunan Makassar New Port.
Kehadiran Walhi, ungkap H Sampara, tidak diketahui para tokoh masyarakat, kareba tidak melaporkan ke kantor kelurahan. Mereka masuk saja tanpa diundang.
Bahkan menurut H Sampara, mereka setiap malam memutar video tentang bahaya abrasi, terkait adanya penambangan pasir. Hal inilah yang menjadikan masyarakat terkontaminasi dengan mereka akhirnya tertanam dibenak masyarakat, bahwa akan terjadi dampak yang serius bagi masyarakat pulau, terutama abrasi dan sebagainya.
"Provokasi melalui video inilah yang membuat masyarakat kami yang rata-rata pendidikannya minimal atau rendah, terpengaruh. Dan terpatri di otak warga bahwa pulau yang mereka tempati akan tenggelam. Ini perlu diluruskan," terangnya.
Terkait adanya penangkapan warga dan nelayan tidak bisa melaut, menurutnya itu terlalu dibesar-besarkan. Kenyataannya masyarakat kecil itu tetap suka mancing. Tidak ada yang kelaparan di sana. Dia bisa jamin karena bertahun tahun setiap bulannya ada Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako dari Pemkot Makassar. Sementara dari perusahaan juga ada program CSR, yang sudah tersalur dengan baik.
"Alhamdulillah, saat ini perusahaan sudah membuat program CSR." sambungnya.
Dia menegaskan abrasi dari tahun ke tahun selalu ada. Namun, tambahnya, Pemerintah Kota Makassar setiap tahunnya selalu membuat tanggul untuk menahan ombak, untuk mengurangi abrasi.
Dia juga mengungkapkan tidak ada kuburan yang hilang akibat adanya eksplorasi tambang pasir ini, seperti diisukan sejumlah pihak.
Dia berpendapat, wajar saja, aparat pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian mengamankan pengunjuk rasa, karena dia membakar, melempar bom molotov, memutus kabel kabel nya kapal itu. "Pasti pihak perusahaan yang merasa dirugikan melapor ke polisi. Unjuk rasa yang dilakukan memang berlangsung anarkis sehingga aparat turun untuk mengamankan. Wajar kalau terjadi penangkalan, untuk pengamanan. Jadi, isu adanya kriminalisasi itu terlalu dibesar-besarkan," bebernya.
Menurutnya, tipe masyarakat di pulau Kodingareng dalam sejarah tidak pernah berbuat anarkis seperti itu. Pasti ada yang memberi masukan-masukan keliru yang provokatif, sehingga warga berbuat nekat seperti itu.
''Masyarakat kami ini adalah masyarakat yang santun. Saya juga heran kenapa sekarang ini mereka gampang sekali terprovokasi. Sampai mereka berani memutus kabel kapal, membakar pipa-pipa kapal. Ini kan sesuatu yang di luar nalar kita. Karena masyarakat kami sebenarnya tidak seperti itu. Pasti ada yang memberi masukan-masukan keliru yang sifatnya membakar emosi, sehingga masyarakat kami bisa anarkis. Di sinilah pihak kepolisian perlu turun tangan untuk mengamankan," ungkapnya.
Dia berharap supaya lembaga-lembaga seperti Walhi ikut mengedukasi masyarakat jangan memprovokasi. Di medsos muncul seolah seolah didramatisir tenggelam kapal, tidak ada yang kerja, sudah ada yang putus sekolah. Tapi kenyataannya pemerintah sudah banyak programnya. Sekarang sekolah serba gratis.
Namun, dia juga berharap, perlu ada keterlibatan komponen masyarakat terkait proyek penambangan pasir tersebut
"Kami minta pemerintah tetap konsisten bagaimana caranya supaya masyarakat kecil yang ada di pulau tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan," tuturnya.
Dia juga berharap, setelah selesai penambangan beberapa hari ini, kalau ada perpanjangan perizinan, supaya jauh dari daerah penangkapan ikan nelayan. Supaya masyarakat tidak merasa terganggu penangkapan ikannya.
Seperti diketahui Kelurahan Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, tercatat terbanyak penduduknya dibandingkan 10 pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 4.526 jiwa yang terdiri dari 2.276 laki-laki dan 2.250 perempuan, memiliki sebanyak 1.081 Kepala Keluarga (KK) yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Pulau Kodingareng sendiri terdiri dari 6 RW dan 16 RT dengan jumlah warga yang didominasi suku Makassar.
Sementara, Camat Sangkarrang Firnandar Sabara, S.STP, M.Si, mengungkapkan juga, hampir semua warga sempat terpesona dengan Walhi. Tapi akhirnya warga sadar.
Walhi dinilai terlalu mendramatisir keadaan, tapi kini banyak warga yang sadar bahwa Walhi hanya bisa memprovokasi warga tapi tidak memberikan solusi.
"Saya bersama para tokoh masyarakat pernah mendatangi kantor Walhi. Yang pertama saya sampaikan model apa pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat kami. Kedua, apa solusinya. Tapi Walhi ini maunya hentikan reklamasi. Kemudian kedua, revisi perda. Memang susah. Kalau kami sebagai pemerintah pekerjaan itu tetap berjalan tetapi kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan. Mereka ini pokoknya hentikan tidak ada solusi," jelasnya.
Padahal, terangnya, dalam perda, Walhi juga terlibat di dalamnya. Keberadaan mereka sudah tiga bulan lebih di pulau Kodingareng sampai sekarang tidak ada solusi yang dilakukan.
Warga menyadari, proyek penambangan pasir adalah proyek nasional, dia menegaskan, masyarakat pun turut mensukseskan.
Ditambahkan H Musdin salah satu tokoh masyarakat, bahwa masyarakat sangat mendukung program pemerintah ini. Kita tinggal di pulau itu ada pemerintah, bagaimana bisa berkembang kalau tidak ada pemerintah. "Namun, dengan adanya tambang pasir ini kita berharap tidak merugikan nelayan. Sebab sumber kehidupan mereka dari hasil laut. Kami menyarankan pemerintah mengajak bicara warga," katanya.
Hal senada dikatakan Basuki, punggawa nelayan bahwa pihakbya juga mendukung program pemerintah dengan tidak mengabaikan kelangsungan hidup para nelayan. Dia berharap Walhi tidak lagi memprovokasi warga untuk menghentikan pertambangan. Sementara keinginan masyarakat pulau itu simpel hanya ingin lokasi tambang pasir itu dipindahkan dari daerah penangkapan ikan.
"Kita hanya minta penambangan pasir itu digeser agar nelayan bisa mencari ikan. Bukan seperti yang diinginkan Walhi untuk menghentikan dengan cara memprovokasi warga. Yang kita sesalkan Walhi datang ke pulau tanpa permisi tanpa melapor ke RT RW apalagi melapor ke kelurahan. Kaya perampok saja datang ke pulau memprovokasi warga," katanya.
"Apapun kegiatan pemerintah ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita sama-sama mencarikan solusi nelayan kita ini," pungkasnya.
Untuk diketahui penambangan pasir itu dilakukan PT Boskalis. Kontraktor penambang pasir laut itu adalah pemilik ijin usaha pertambangan (IUP) Pasir laut di wilayah tersebut.
