JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pengurus baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah terbentuk. Geng 212 Tengku Zulkarnain dkk tidak masuk di dalamnya. Termasuk tokoh KAMI Din Syamsuddin juga tidak dalam jajaran pengurus MUI.
Hal ini jadi sorotan sejumlah pihak. Namun, formatur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari unsur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masduki Baidlowi, menepis persepsi adanya penyingkiran gerbong PA 212 dari kepengurusan MUI 2020-2025.
Tim formatur tidak memandang apakah calon pengurus yang dipertimbangkan adalah anggota PA 212 atau bukan.
"Tidak ada unsur kesengajaan menyingkirkan ini dan itu," kata Masduki, Sabtu (28/11/2020).
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU ini menjelaskan, MUI adalah organisasi yang terdiri dari perwakilan ormas-ormas Islam, baik ormas besar maupun ormas kecil. Semuanya diakomodasi dalam kepengurusan.
"Pendekatannya bukan 212 dan non-212," kata Masduki.
Tim formatur terdiri dari perwakilan ormas-ormas, perguruan tinggi, pesantren, perwakilan petahana, dan perwakilan zona. Ada tujuh zona yang masing-masing mengajukan satu formatur. Berikut adalah tujuh zona itu.
Sementara PPP menilai tidak masuknya mereka dalam kepengurusan baru itu bukan sebuah permasalahan.
"PPP melihat bahwa kepengurusan yang baru ini tetap mencerminkan MUI sebagai rumah atau wadah bersama berbagai organisasi Islam dan elemen umat Islam. Soal tidak masuknya sejumlah tokoh, seperti Pak Din Syamsuddin dkk, maka seyogianya tidak perlu menjadi isu tentang tidak terakomodasinya sosok-sosok yang dipandang berseberangan terhadap pemerintah," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).
Arsul mengatakan orang yang mengisi MUI lebih baik orang yang cenderung tidak berseberangan dengan pemerintah. Sebab, MUI dinilai wadah organisasi bagi seluruh umat Islam. Orang yang bersikap oposisi, kata Arsul, lebih pantas ada di parpol.
"Yang duduk di MUI memang sebaiknya bukan yang sikap dasarnya cenderung beroposisi terhadap kekuasaan. Mereka yang bersikap dasar seperti ini memang lebih pas ada di partai politik atau gerakan masyarakat sipil, bukan di wadah bersama para ulama," ujarnya.
Meskipun demikian, Arsul berharap MUI tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dia meminta MUI tetap mengingatkan jika ada kebijakan yang tidak pas.
"Harapan umat Islam kan memang menginginkan MUI tetap kritis terhadap pemegang kekuasaan. Maknanya, ketika pemerintah benar kebijakannya, ya disikapi positif. Ketika pemerintah dianggap menyimpang atau tidak pas, ya harus diingatkan sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar," imbuhnya.
Seperti diketahui, pengurus MUI 2020-2025 masih diisi beberapa nama lama, namun Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan. Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.
Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.
Tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025. Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, tak mendapat posisi baru di kepengurusan teranyar. Bachtiar Nasir aktif memimpin GNPF MUI ketika kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah panas-panasnya.
Ada juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, yang tak diikutsertakan di kepengurusan MUI yang baru. Yusuf Martak menjabat bendahara di kepengurusan MUI yang lama.
Inilah susunan pengurus MUI periode 2020-2025:
1. Dewan pertimbangan
- Ketua Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin;
- Wakil Ketua: Prof. Syafiq A Mughni;
- Wakil Ketua: KH Zainut Tauhid Sa'adi;
- Wakil Ketua: Prof. Dr. Hamdan Zulfa;
- Wakil Ketua: Prof. Dr. Didin Hafiduddin;
- Wakil Ketua: KH Anwar Iskandar;
- Wakil Ketua: Habib Zen Umar bin Smith;
- Wakil Ketua: Prof. Dr. H. Jimmly Asshiddiqy;
- Wakil Ketua: KH Sadli Karim;
- Wakil Ketua: KH Masdar Farid Masudi;
- Wakil Ketua: KH Abun Bunyamin;
- Wakil Ketua: Dr. H. Ahmad Heryawan Lc, M.SI;
- Wakil Ketua: Prof. Dr. H Masykuri Abdillah;
- Wakil Ketua: KH. Muhyidin Djunaidi, MA;
- Sekretaris: Prof. Dr. Dadang Kahmad;
- Wakil Sekretaris: KH. Zulfa Mustofa;
- Wakil Sekretaris: Prof. Mukhtar Latif;
- Wakil Sekretaris: Prof. Maman Abdurrahman;
2. Dewan Pimpinan MUI
- Ketua Umum: KH. Miftachul Akhyar;
- Wakil Ketua Umum: Dr. Anwar Abbas, MM, M.Pd;
- Wakil Ketua Umum: KH. Marsyudi Syuhud;
- Wakil Ketua Umum: Drs. H Basri Barmanda, MBA;
- Ketua: KH Masduki Baidlowi;
- Ketua: Dr. H Yusnar Yusuf Rangkuti;
- Ketua: Prof. Dr. H Noor Achmad;
- Ketua: KH Abdullah Jaidi;
- Ketua: KH Afifuddin Muhajir;
- Ketua: Dr. KH. Sodikun;
- Ketua: Dr. H Lukman Hakim;
- Ketua: Drs. KH Sholahuddin Alaiyubi;
- Ketua: Prof. Amany Lubis;
- Ketua: KH. Khalil Nafis;
- Ketua: Prof. Dr. Jeje Zainuddin;
- Ketua: Dr. Asrorun Niam Sholeh;
- Ketua: Dr. Sudarnoto;
- Ketua: Prof. Utang;
- Sekretaris Jenderal: Dr. Amirsyah Tambunan;
- Wasekjen: Dr. Fahrur Rozi;
- Wasekjen: Abdul Ghani;
- Wasekjen: Habib Ali Hasan Bahar;
- Wasekjen: Rofiqul Umam Ahmad;
- Wasekjen: Azrul Tanjung;
- Wasekjen: Asrori S Karul;
- Wasekjen: Ikhsan Abdullah;
- Wasekjen: Arif Fakhrudin;
- Wasekjen: M Ziyad;
- Wasekjen: Isfah Abdul Azis;
- Wasekjen: Dr. Badriyah Fayumi;
- Wasekjen: Dr. H. Pasni Rusli;
- Wasekjen: Dr. Abdul Ghofar Rozin;
- Wasekjen: Prof. Dr. Valina Singka;
- Bendahara Umum: Misbahul Ulum;
- Bendahara: Dr. H Eman Suryaman;
- Bendahara: Dr. Rahmat Hidayat;
- Bendahara: Trisna Ningsih Juliani;
- Bendahara: Jojo Sutisna;
- Bendahara: Erni Yuliana
(Ar)
