Oleh : W. Masykar
Pergeseran (mutasi, rotasi,demosi) dan promosi pejabat di Lamongan pada semua tingkatan eselon yang sebentar lagi akan bergerak bisa diterjemahkan sebagai bentuk awal dari model wajah birokrasi kota tahu Campur itu.
Artinya, model tatanan dan wajah birokrasi kedepan sangat ditentukan oleh bagaimana model dan strategi pergeseran pejabatnya, pasca pilkada serentak 2020 kemarin.
Model dan peta pergeseran akan menjadi parameter analisis tatanan birokrasi Lamongan kedepan.
Akankah peta pergeseran dan promosi pejabat mengacu pada kompetensi, loyalitas dan kapabilitas (meritsystem) atau sebaliknya, lebih mendahulukan orang orang dekat dan timses dari kelompok tertentu?
Jika acuannya lebih pada nilai kompetensi, loyalitas dan kapabilitas, maka pejabat yang saat pilkada kemarin berseberangan tidak akan ada kesan dipinggirkan. Atau timses dari lingkaran yang konon dianggap masih bayangan bupati lama, akan tetap diberi kesempatan. Semua tetap dirangkul sesuai kompetensi, loyalitas dan kapabilitasnya.
Kehadiran Kabag Administrasi Pembangunan, yang dikirim untuk duduk sebagai kepala Plt. Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Asisten 1 yang (sekarang Sekretaris Daerah) sebagai kepala Plt. Dinas Pendidikan mengindikasikan ada kecenderungan mendahulukan orang dekatnya, (semoga anggapan ini tidak benar).
Sebab, jika analisa itu benar, bisa dipastikan, pergeseran dan promosi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, tidak jauh dari fakta itu.
Dari pengamatan penulis, sedikitnya ada tiga kelompok (block) yang saat ini mudah dibaca oleh publik.
Pertama, kelompok yang berseberangan saat pilkada dengan pasangan bupati dan wabup terpilih,
Kedua, kelompok yang ditengarai sebagai orang orangnya bupati lama, (meskipun sebagian besar kelompok ini adalah pendukung bupati terpilih),
Ketiga, kelompok yang dianggap murni orang orang dijajaran pasangan bupati dan wabup terpilih.
Kesan akan mendahulukan point ketiga akan sangat mungkin dilakukan, jika mengacu pada kehadiran dua sosok Plt. Kepala Dinas seperti yang disebut diatas. Termasuk kepala Plt. Dinas Pendidikan yang baru menggantikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan yang naik ke kursi Sekda.
Pertanyaannya, bagaimana nasib mereka yang masuk kategori point kedua, kelompok yang ditengarai masih ada bayangan bupati lama, padahal kelompok ini mayoritas adalah pendukung pasangan bupati dan wabup terpilih? Akankah mereka tetap diakomodir sesuai kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki atau sebaliknya, membiarkan mereka.
Pilihan dan berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Semua terpulang pada pemerintahan saat ini, yang lebih tahu arah peta dan model pemerintahan yang dipilih. Hanya saja, jika point kedua masih diberi ruang akan membuat pemerintahan bupati yang populer disapa Pak Yes ini, makin cantik dan solid. Ya kita tunggu saja. (*)
