JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pemerintah dituntut untuk mampu membangun infrastruktur cerdas berbasis teknologi informasi (TI). Sebab, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan perekonomian sudah sangat bergantung pada pengumpulan serta pengolahan data digital.
Penerapan itu dapat membantu merumuskan solusi atas permasalahan secara tepat, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan efektif dan efisien. Pengelolaan data dan digitalisasi ini juga menjadi kunci dalam membangun kota cerdas atau smart city. Namun, dalam penerapannya, upaya ini tak semudah yang dibayangkan dan diucapkan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, pembangunan kota di masa mendatang akan bertumpu pada infrastruktur cerdas yang mampu mengintegrasikan dunia fisik dan digital dalam sistem energi, bangunan, serta industri. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara efisien dan keberlanjutan.
“Infrastruktur cerdas menggunakan kekuatan data dan teknologi. Kemudian, menciptakan platform di mana individu terlibat, belajar, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan di antara beberapa pemangku kepentingan selama periode operasi mereka,” demikian disampaikan Safrizal melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).
Safrizal menuturkan, berbagai kota besar di dunia, termasuk Indonesia, berlomba-lomba menerapkan TI dalam berbagai pelayanannya, mulai dari administrasi, transportasi, kesehatan, hingga pengelolaan sampah. Apabila dirunut, pada awalnya sistem digital lebih banyak digunakan oleh sektor swasta dalam pengembangan dan ekspansi bisnisnya.
Saat ini, kata Safrizal, semua pihak telah terhubung dan menghasilkan data untuk berbagai kepentingan. Kumpulan data tersebut kemudian menjadi big data yang dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk mendukung pengelolaan sumber daya secara optimal dan mengatasi masalah seperti yang dihadapi daerah perkotaan. Sementara di lingkungan birokrasi, keberadaan big data ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, pemetaan suatu masalah, dan merumuskan solusinya.
“Semua yang serba manual itu lambat. Sekarang menggunakan big data dan mengolahnya secara digital. Pemerintah pusat dan pemda harus bekerja sama dalam membangun infrastruktur cerdas yang dapat digunakan bersama untuk kemajuan kota,” sambungnya.
Di lain sisi, lanjut Safrizal, dalam konteks kehidupan bernegara, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Karena itu, seluruh komponen, baik pemangku kepentingan, perusahaan, maupun masyarakat secara perlahan harus terbiasa memanfaatkan TI.
Safrizal menjelaskan, pembangunan infrastruktur cerdas memiliki empat prinsip, yakni data, analitik, umpan balik, dan kemampuan beradaptasi. Dengan infrastruktur digital yang baik, menurutnya, taraf hidup masyarakat akan meningkat, karena seluruh kegiatan mereka berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif. Dengan demikian, urusan pelayanan dasar hingga ekonomi yang menopang hajat hidup orang banyak bisa bergerak dengan lincah.
“Hambatan-hambatan dalam pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat bisa diatasi dengan penerapan teknologi. Bisa berupa aplikasi bersama dan direplikasi ke daerah lain. Segala kemudahan ini tentunya akan meningkatkan perputaran roda perekonomian sehingga bisa menurunkan kemiskinan,” imbuhnya.
Namun demikian, menurut Safrizal, upaya membangun kota cerdas dan beradaptasi dalam pemanfaatan TI memiliki tantangan yang tidak mudah. Karena itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil berkolaborasi bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia menginisiasi kegiatan teknologi terpadu Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021, yang akan berlangsung di Surabaya pada 1 hingga 2 Desember mendatang.
Gelaran ini merupakan kolaborasi dari tiga pameran dan forum, antara lain Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) yang akan diselenggarakan untuk keempat kalinya. Forum lainnya, yakni Indonesia International Water Expo (IIWEX) dan Indonesia International Waste Expo (IIWAS).
Dalam acara ini, Kemendagri akan mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan kepala daerah, serta pihak swasta untuk membahas inovasi teknologi yang ramah lingkungan. (R)