LANGKAT (wartamerdeka.info) - Kasus temuan manusia dikerangkeng di rumah bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, yang tengah menghadapi kasus korupsi di KPK, kini heboh.
Dan kini terjadi perdebatan, apakah tempat tersebut merupakan tempat hukuman (semacam penjara) ataukah tempat rehabilitasi korban narkoba?
Untuk mengecek langsung informasi tersebut, Dedi, Wakil Ketua Komisi A Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat mengunjungi seorang warga yang disebut- sebut merupakan mantan pasien panti rehabilitasi di kediaman Terbit Rencana PA.
Dedi yang merupakan politisi dari partai PKB mengunjungi warga yang bernama Muhrifan (32) ini di kediamanya di Dusun Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
Dedi selaku anggota DPRD Kab Langkat yang berasal dari dapil 5, ingin mendengar penjelasan langsung keterangan mantan pasien panti rehabilitasi yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala Kabupaten milik Terbit Rencana PA.
Muhrifan (32) saat ditemui Dedi di rumah kediamannya menjelaskan isu yang berkembang di masyarakat perbudakan modren dan penyiksaan tidak benar.
"Saya diperlakukan dengan baik. Makan tiga kali sehari dan diperiksa dokter dan diberi obat serta berolah raga dan kegiatan agama seperti belajar ngaji melaksanakan sholat," jelasnya.
Orang tua kandung Muhrifan Afandi, Zulham Singa mengatakan, anaknya direhab disana selama 4 tahun.
"Bukan waktu yang singkat, jadi sangat berterimakasih kepada pak Terbit Rencana PA dan keluarga serta tim panti rehabilitasi di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala. Semoga Allah memberikan kesehatan dan hanya Allah SWT yang dapat membalasnya," ujarnya.
Dedi yang akrab di panggil Ucok Palang berharap agar pantai rehabilitasi narkoba gratis yang berada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dipertahankan.
"Kalau bisa ditingkatkan, karena panti rehabilitasi narkoba gratis swasta hanya satu satu kita punya di Kabupaten Langkat, " ucapnya.
Investigasi
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, meminta kepada lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus temuan manusia di kerangkeng di rumah bupati Langkat.
“Investigasi independen harus dilakukan KuPP untuk menangkal narasi yang seolah membenarkan praktik ini dari Kepolisian,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Lembaga negara yang tergabung di dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan LPSK.
Selain meminta kepada berbagai lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan, ICJR juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan peristiwa ini.
“Presiden juga harus mengevaluasi jajarannya apabila ada yang diduga terlibat untuk mengetahui adanya praktik ini,” ucap dia.
Selain itu, kata dia, presiden juga harus segera memastikan bahwa pihak pembentuk undang-undang merevisi UU Narkotika dengan pendekatan kesehatan untuk menghindarkan adanya stigma atas kriminalisasi pengguna dan pecandu narkotika yang dapat berujung pada praktik penyiksaan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
“Seolah menggunakan narkotika adalah bentuk kesalahan begitu besar sehingga perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan diperkenankan,” tutur dia.
Sementara, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara membenarkan adanya temuan kerangkeng berisi manusia di kediaman Bupati Langkat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perkembangan selanjutnya kemudian pihak Polda Sumut justru mengklarifikasi perihal perbudakan, dengan menyatakan bahwa praktik tersebut adalah rehabilitasi pengguna narkotika. Para korban bekerja di perkebunan sawit milik Bupati tersebut, di mana juga dinyatakan keluarga korban menyepakati adanya proses rehabilitasi.
Atas pernyataan Kapolda tersebut, ICJR menyatakan, Bupati tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi, baik kepada pengguna narkotika, maupun kepada siapa pun atas dasar kewenangannya.
"Bupati juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, kewenangan itu hanya dimiliki oleh Ditjen PAS di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga korban adalah korban bukan warga binaan,” tutur ia menjelaskan.
Atas praktik ini, ICJR berharap agar keadilan dan pemulihan korban menjadi perhatian. Penyidikan tindak pidana harus selalu dibarengi dengan upaya pemulihan korban.
“Pelaku adalah pejabat dengan kuasa yang sumber daya begitu besar untuk melakukan penyimpangan, terhadap pelaku harus dibebankan pertanggungjawaban untuk pemulihan korban. Sita aset untuk ganti kerugian korban harus diupayakan,” kata dia.
(Anwar)
