“Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan talenta calon entrepreneur baru melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mendukung ekosistem koperasi dan UMKM masa depan dan untuk mencetak entrepreneur muda yang berdaya saing di pasar global,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Orientasi bisnis berkelanjutan, kata dia, merupakan penggunaan sumber daya secara bertanggungjawab, khususnya sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sejalan dengan agenda penting pada G20 Summit dan Paris Agreement mengenai isu perubahan iklim, diperlukan kebijakan low carbon agar mencapai keseimbangan antara 3 pilar yang disebut Triple Bottom Line: People, Planet, dan Profit.

Pada pilar People (Social Performance) menekankan pentingnya praktik bisnis yang mendukung kepentingan tenaga kerja, serta masyarakat secara umum. Pilar Planet (Environmental Performance), menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, pilar Profit (Economic Performance) atau lebih tepatnya prosperity, lebih dari sekedar keuntungan. Pilar ini menekankan bagaimana suatu usaha mempraktikkan fair trade dan ethical trade dalam berbisnis, melalui upaya misalnya CSR untuk kesejahteraan masyarakat.


“Dalam komitmen mewujudkan ekonomi berkelanjutan, salah satu yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca agar target Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 dapat tercapai dan Emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunan nasional dapat dikendalikan,” ungkap Airlangga.

Terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio kewirausahaan, transformasi wirausaha yang mengarah pada sustainability dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial penting untuk dilakukan. Rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini baru mencapai 3,47 persen dan pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada tahun 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuat.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan dan pemberian berbagai insentif kepada wirausaha. Pemerintah juga terus mendukung pengembangan kewirausahaan sosial melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan impact investment, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Saya berharap, kewirausahan generasi muda dapat menjadi sebuah gerakan besar yang membantu Pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, termasuk membantu masyarakat dan UMKM agar dapat lebih berdaya saing dalam era digitalisasi ekonomi, terlebih terkait dengan sustainability issue,” tutur Menko Airlangga.