SAMARINDA (wartamerdeka.info) - Kemendagri mengapresiasi capaian pembangunan makro di Provinsi Kalimantan Timur yang telah menunjukkan capaian yang baik, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 2,48% setelah sebelumnya terkontraksi -2,87%, meskipun masih di bawah capain Nasional.
Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi, dalam sambutannya mewakili Mendagri
pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, pada Rabu, 20 April 2022, bertempat di Ruang Pertemuan Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) ini mengambil tema “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat".
Teguh Setyabudi pada kesempatan itu kembali mengingatkan,
Pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.
Oleh karena itu program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, tambah Teguh, memiliki arti yg lebih penting karena harus sudah selaras juga dengan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, dimana RPJMD, RKPD dan juga RENSTRA Daerah harus sudah diselaraskan dengan rencana pembangunan IKN.
Selanjutnya, Teguh mengungkapkan bahwa hasil Rakortekrenbang Tahun 2022 sebagai bentuk sinkronisasi antara Rancangan awal RKP dan RKPD Prov Kalimantan Timur Tahun 2023, terdapat 470 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp.2.195 Miliar yang mendukung prioritas urusan nasional.
Serta terdapat 20 usulan Major Project, dengan rincian 7 usulan diakomodir, 13 usulan dibahas lebih lanjut, dan tidak ada usulan yang ditolak.
"Pemda diharapkan dapat memberi prioritas dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang implementasinya dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat," ujar Teguh.
Disebutkan, alokasi anggaran yang besar dalam implementasi SPM, harus diarahkan pada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Teguh juga mengungkapkan, Prevalensi angka Stunting di Kalimantan Timur yang masih cukup tinggi, yaitu 24,4% pada tahun 2021 perlu komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting sesuai amanat Perpres 72 Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk TP-PKK ditingkat Provinsi dan Kab/Kota.
Terkait hal ini, dalam pengelolaan Posyandu agar TP-PKK betul-betul dilibatkan dalam penanganan 10 Program Pokok PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dlm APBD.
Teguh juga menyebutkan bahwa Kemendagri mendorong tersedianya Lembaga pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan tenaga pendukung di berbagai sektor.
Teguh juga mendorong Pemprov Kaltim menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu dan bahkan jasa lingkungan serta penggunaan kawasan hutan sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industry pengolahannya (hilirisasi).
Diharapkan hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur, paling tidak dalam mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyararakatnya.
Kemendagri, tambah Teguh, juga mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.
Kemendagri juga mendorong profesionalisme Pemerintahan melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi dan transformasi ekonomi serta meningkatkan akuntabilitas dalam rangka optimalisasi Tata kelola pemerintahan.
Dalam rangka persiapan hadirnya IKN, Pemprov Kaltim melakukan program penyelarasan seperti menyiapkan SDM yang adaptif dan mampu bersaing, mendorong Pengembangan Sentra Industri dan Perkebunan sebagai potensi utama daerah, meningkatkan peluang investasi daerah dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis.
Sementara itu ,Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan pembangunan Kalimantan Timur bertemu dan menyampaikan usulan, saran dan pemikiran dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
"Sinergi dan kolaborasi menjadi modal penting dalam mewujudkan Visi RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat," katanya.
Musrenbang ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Anggota DPR-RI dan DPDRI Dapil Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda, Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir diwakili oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, jajaran Forkompimda Provinsi Kalimantan Timur, para Bupati/Walikota atau yang mewakili se Kalimantan Timur, para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Pimpinan BUMD, para Sultan, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers. (A)
