DOHA (wartamerdeka.info) - Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam perlindungan WNI di luar negeri adalah pendataan.
Ini lantaran masih banyak warga Indonesia bepergian, bekerja, atau menetap di luar negeri tidak melapor ke Dinas Dukcapil Kemendagri di dalam negeri, maupun kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara bersangkutan.
Itu sebabnya, Dubes Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan mengaku sangat gembira bimbingan teknis pemutakhiran data WNI kepada para pelaksana fungsi konsuler di 14 Perwakilan RI Kawasan Timur Tengah selesai dilaksanakan di KBRI Qatar di Doha.
"Kehadiran Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat dinantikan banyak masyarakat Indonesia di luar negeri. Saya bergembira karena berkat bimtek layanan di KBRI Qatar dapat lebih meningkat lagi kuantitas dan kualitasnya," kata Dubes Ridwan Hasan pada Sosialisasi Publik Pemutakhiran Data WNI di Kawasan Timur Tengah di KBRI Qatar di Doha, Rabu (21/9/2022).
Acara yang disiarkan langsung via YouTube selain dihadiri komponen masyarakat Indonesia di Qatar (Permiqa), perwakilan alumni Unpad di Qatar, para pelaksana fungsi konsuler dan operator pelayanan dari 14 Perwakilan RI di Timur Tengah yakni KBRI Doha, Riyadh, Abu Dhabi, Kuwait City, Manama, Muscat, Kairo, Amman, Beirut, Khartoum, Baghdad, Damaskus, KJRI Jeddah dan Dubai.
Sedangkan peserta hadir secara daring masyarakat Indonesia di wilayah Timur Tengah, Sekolah Indonesia Makkah, dan turut juga disimak Perwakilan RI di kawasan lainnya, yakni KBRI Roma, Den Haag, Oslo, Bucharest, Vatikan, Stockholm, Beograd, Helsinki, Harare, Pretoria, Tashkent, KJRI Hamburg, Frankfrut dan KRI Darwin.
Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam dalam kesempatan ini menjadi narsum mengatakan, Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berusaha agar penyelenggaraan layanan Adminduk di luar negeri terus meningkat, dan kualitas layanannya pun semakin baik, berkualitas dan profesional.
"Kemudahan ini berkat sejumlah kebijakan Ditjen Dukcapil Kemendagri, yaitu optimalisasi layanan online melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK terpusat dan SIAK luar negeri," kata Sesditjen Hani.
Dijelaskannya pula, melalui sistem SIAK Kemendagri sudah tersambung langsung dengan 49 perwakilan Indonesia di luar negeri. "Walhasil transaksi data kependudukan saat pindah keluar negeri ataupun kembali ke Indonesia dapat termonitor dengan baik."
Saat ini 198 juta atau 99,21 persen penduduk Indonesia sudah merekam KTP-el. "Para diaspora Indonesia di luar negeri pun sudah bisa merekam data kependudukan dan mengajukan permohonan KTP digital di perwakilan RI terdekat," kata Hani Syopiar Rustam.
Hadir secara luring sebagai narsum Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Yudha Negara, dan Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto yang hadir secara daring via Zoom.
Yudha Negara dalam paparannya mengakui peran penting akurasi data dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para WNI di perwakilan RI.
"Saat ini yang terdata total WNI by name by address di luar negeri berjumlah 3.011.202 jiwa. Data ini masih perlu kita mutakhirkan untuk mengetahui data sebenarnya yang diperkirakan berjumlah 3 kali lipat dari angka itu," kata Yudha.
Yudha menekankan aspek yang didahulukan bukan aspek punitive melainkan memberikan kemudahan bagi para diaspora untuk lapor diri.
"Untuk memudahkan lapor diri kita telah memiliki platform portal online PeduliWNI yang tersinkronisasi dengan data warehouse Dukcapil. Sehingga WNI tak perlu lagi datang fisik untuk melapor ke KBRI atau KJRI," jelas Yudha Negara.
Narsum Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto lebih menekankan pentingnya integrasi data di Kemenkumham, Dukcapil Kemendagri, dan Kemenlu terkait perlindungan WNI melalui pemutakhiran data. "Memang ini tidak sederhana tetapi dampaknya luar biasa kalau ini berhasil," kata Baroto.
Senada dengan Direktur Baroto, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menerangkan bahwa kerja sama antara Ditjen Dukcapil dengan Kemenkumham dan Kemenlu sudah cukup lama terjalin.
"Diharapkan ini menjadi kolaborasi yang baik sehingga dapat menciptakan sistim biometrik yang terintegrasi antara perwakilan RI di luar negeri dengan yang ada di dalam negeri.
Zudan menambahkan bahwa ke depan dokumen kependudukan tidak lagi dalam bentuk fisik, melainkan sudah dalam bentuk digital.
"Inilah konsep yang terus kita kembangkan, bagaimana satu NIK terintegrasi dengan semua dokumen yang diterbitkan oleh berbagai lembaga sehingga tercipta Satu Data Indonesia," kata Dirjen Zudan.
Mendagri Tito Karnavian pun menginginkan seluruh dokumen milik penduduk terintegrasi dalam satu smartphone. "Sehingga Dukcapil dalam genggaman betul-betul dapat kita wujudkan secara bersama bagi WNI yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri," kata Mendagri Tito. (A)
