Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

Presiden Joko Widodo meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu (23/9/2023). (Foto: BPMI Setpres). Berita.....

27/09/22

Kemendagri Monitoring Penanganan PMK Di Daerah

JAKARTA (wartamerdeka.info) – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan strategi terhadap penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) ke daerah. 

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PMK yang diselenggarakan oleh BNPB secara daring pada Jumat (23/09/2022).

Pimpinan Rapat, Wakakordalops Satgas PMK, BJP Ary Laksmana Widjaja, mengemukakan bahwa monev akan dilakukan terhadap 24 provinsi terdampak PMK, dan tim III akan melakukan monev ke Provinsi Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Selatan dan Bali yang akan dilaksanakan pada minggu ke lima September sampai minggu pertama Oktober 2022.

“Monev akan dilakukan tidak hanya rapat di ruangan saja, tetapi langsung dilanjutkan dengan kunjungan ke Kabupaten/Kota yang menjadi target monev.” ucap Wakakordalops Satgas PMK.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian dari Tim Monev Satgas PMK dan akan mengikuti monev ke daerah. 

Sebagai informasi, strategi utama penanganan PMK yang menjadi instrumen dalam monev adalah biosecurity, pengobatan, vaksinasi, potong bersyarat dan testing. (A)

0 Reviews:

Posting Komentar

Bijaklah Menghadapi Pemilu 2024