LOMBOK (wartamerdeka.info) - Puskesmas merupakan tulang punggung sistem kesehatan Indonesia dalam mengedepankan upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Tidak hanya menekan biaya pengobatan yang selama ini mendominasi pengeluaran kesehatan Indonesia, peningkatan mutu dan sumber daya Puskesmas dapat memastikan masyarakat mampu mengakses pelayanan berkualitas di tingkat komunitas.
Sejalan dengan misi ini, Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan UNICEF mengadakan serangkaian lokakarya penguatan pelayanan kesehatan primer di Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Juli lalu, dengan berfokus pada penguatan Puskesmas di Lombok Barat dan Lombok Timur.
Kegiatan ini telah memasuki seri kelima yang dilaksanakan pada 10 hingga 14 Oktober 2022 di Mataram, Provinsi NTB, dengan 76 peserta meliputi kepala puskesmas dan penanggungjawab mutu puskesmas, serta sembilan perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten dan provinsi.
Lokakarya kali ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya peningkatan mutu dan kewirausahaan di puskesmas. Kegiatan ini menjadi relevan di tengah dorongan bagi puskesmas untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebagai BLUD, Puskesmas dapat lebih leluasa dalam mengelola keuangan mereka di tengah terbatasnya ketersediaan anggaran. Puskesmas juga dapat mengidentifikasi berbagai sumber pendanaan baru untuk memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas layanan publik dengan tidak berorientasi pada keuntungan.
“Mutu pelayanan kesehatan itu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti yang ditentukan profesi layanan kesehatan, dan harus pula memenuhi harapan masyarakat, tetapi dengan biaya yang seefisien mungkin,” tegas Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III Bina Bangda Kemendagri Budiono Subambang saat membuka lokakarya pada Senin (10/11/2022).
Budiono menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran hingga pengawasan dan evaluasi dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata, berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Guna mewujudkan ini, lokakarya mendorong inovasi tenaga puskesmas dengan melibatkan berbagai pembicara ahli serta praktik baik dari daerah lain seperti Sumatera Selatan.
“Dengan peningkatan mutu dan jiwa kewirausahaan, diharapkan Puskesmas dapat memiliki daya saing lebih tinggi, serta dapat berkompetisi dan berkolaborasi dengan swasta, dalam rangka mencapai status kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujar Health Specialist UNICEF Rooswanti Soeharno.
Hal ini sejalan dengan penguatan layanan kesehatan primer yang merupakan pilar utama dalam enam pilar Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia Tahun 2021-2024, yang juga sejalan dengan strategi kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Di tingkat global, Indonesia juga telah berkomitmen untuk menjalankan Deklarasi Astana pada 2018, yang menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun orang yang tertinggal dari pelayanan kesehatan primer berkualitas.
Di NTB, pemerintah provinsi dan kabupaten telah bekerjasama dengan mitra pembangunan seperti UNICEF dalam berbagai intervensi kesehatan, seperti peningkatan kapasitas dan mutu layanan puskesmas yang utamanya bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. (A)
