 |
| Qosdus Sabil |
Masyarakat tampaknya tidak peduli berapa banyak bupati menerima penghargaan? Atau berapa kali menerima sanjungan dari atasan, tapi yang pasti masyarakat butuh sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan. Sebagian kalangan bahkan menyebut apa yang dilakukan bupati saat ini, lebih mengedepankan upaya pencitraan untuk menambah popularitas dan elektabilitas. Momentum hari Pahlawan dan refleksi menjelang akhir tahun, urun pikir ini, kemudian menjadi sangat penting sebagai bagian dari partisipasi gagasan warga masyarakat.
Pada tulisan sebelumnya, respon pembaca ternyata diluar dugaan, bahwa apa yang tengah menjadi konsen warga adalah 11 janji unggulan yang menjadi andalan saat musim kampanye.
Qosdus Sabil mengungkapkan jika melihat persoalan keberadaan infrastruktur di kabupaten Lamongan, khususnya jalan, telah menjadi persoalan yang cukup rumit untuk dituntaskan. Alasan klasik selalu menjadi pembenar, yakni faktor keterbatasan anggaran pemerintah sehingga mengakibatkan keterlambatan perbaikan rusaknya infrastruktur jalan-jalan di Lamongan.
"Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian, maka akan membawa sebuah konsekuensi bagi masyarakat di pedesaan. Kesulitan atas akses jalan yang baik secara langsung akan meningkatkan biaya-biaya ekonomi, terutama dari sisi biaya transportasi," tandas alumni IPB jurusan Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan itu.
Mantan Tim Ahli di Pokja Industri Maritim Perikanan & Peternakan KEIN RI itu menjelaskan
jika stagnasi produk-produk pertanian akan menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat pedesaan. Panen raya tidak akan memberikan nilai tambah yang optimal, jika para petani kesulitan memasarkan secara langsung hasil panennya akibat buruknya sarana jalan dan transportasi. Sementara disisi yang lain, keberadaan tengkulak selalu saja akan memanfaatkan keterbatasan petani dengan menawarkan kemudahan dalam penjualan hasil pertaniannya, namun porsi margin terbesarnya akan jatuh ke tangan para tengkulak.
Inilah pentingnya keberpihakan pemerintah dalam memberikan insentif kepada masyarakat pedesaan, khususnya para petani.
"Itulah sebabnya, keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam proses perencanaan dan penganggaran akan mudah terlihat dari seberapa efisien program pemeliharaan fasilitas jalan itu dilakukan," ungkap Qosdus.
Adanya kebocoran anggaran dan rendahnya kualitas jalan harus diantisipasi sedini mungkin.
Pemkab Lamongan perlu melihat jejak rekam kontraktor yang memenangkan tender pembangunan atau perbaikan jalan. "Jangan segan-segan untuk memberikan tindakan tegas, berupa sanksi dan penalti kepada kontraktor yang nakal". Hal ini agar menjadi pembelajaran bagi kontraktor-kontraktor yang lain agar tidak main-main dalam pengerjaan proyeknya. (W. Masykar - bersambung)
