JAKARTA (wartamerdeka.info) - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menutup rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2023 secara during, pada Jumat (10/3/2023),
Penutupan Rakortekrenbang ini dihadiri oleh para peserta yang berasal dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/ Lembaga teknis, dan Pemda dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Direktur Regional 1 Kemen PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, menyampaikan gambaran hasil dari pembahasan desk kewilayahan.
“Berdasarkan hasil pembahasan desk kewilayahan, terdapat 345 usulan berkaitan dengan Major Project (MP) dan 383 usulan tidak berkaitan dengan MP. Terdapat 115 usulan yang diakomodir yaitu 56 usulan mendukung MP dan 59 mendukung non-MP. Terkait target indikator makro, capaian keterisian pemerintah daerah adalah 100%,” terang Abdul di sela-sela paparannya.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi juga menyampaikan gambaran keseluruhan pelaksanaan Rakortekrenbang tahun 2023, sekaligus menutup acara.
Pada sambutannya, Teguh menegaskan bahwa, Rakortekrenbang 2023 dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan keselarasan pembangunan pusat dan daerah.
"Hasil rapat yang telah dilakukan dapat menjadi input untuk RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional,” kata Teguh.
Lebih lanjut, Teguh juga menyampaikan dalam pembahasan desk urusan Rakortekrenbang tahun 2023, terdapat 105 kinerja urusan yang di dalamnya terdapat sebanyak 354 target nasional yang diisikan oleh kementerian/lembaga.
“Jumlah target daerah tahun 2024 yang terisi sebanyak 8.173 (61%) mengalami penurunan dari tahun 2023, yaitu 10.411 (78%). Sedangkan untuk dukungan sub kegiatan oleh pemerintah daerah yang mendukung terhadap IKUR adalah sebanyak 18.915 sub kegiatan, dengan total pagu Rp. 80,91 triliun,” jelas Teguh.
Berdasarkan jadwal, Rakortekrenbang tahun 2023 telah dilaksanakan sejak 28 Februari hingga 10 Maret 2023, dengan total jumlah desk urusan yaitu 39 desk yang dibagi menjadi 37 desk urusan yang dikoordinir oleh Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan 2 desk kewilayahan yang dikoordinir oleh Direktorat Regional I Deputi Pengembangan Regional Bappenas.
Adapun sebagai rencana tindak lanjut ke depan, hasil Rakortekrenbang tahun 2023 perlu menjadi input atau bahan masukan dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Rancangan Awal Renja-PD tahun 2024, Rancangan RKPD tahun 2024, pelaksanaan Musrenbang tingkat daerah, serta menjadi instrumen monitoring dan evaluasi pemerintah pusat terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah. (A)
