Jakarta, wartamerdeka.info, - Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Herman Herry, melantik pengurus DPP HNSI masa bakti 2023-2028, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Kamis (
Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sektor kelautan dan perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional.
Kegiatan pelantikan DPP HNSI periode 2023-2028 bertepatan dengan Hari Nusantara. Pelantikan ini dibuka oleh Sekjen KKP Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, serta turut hadir perwakilan dari Kapolri, KASAL, Bakamla, dan Kemenko Polhukam.
Herman Herry menyampaikan program utama HNSI ke depan yakni mensejahterakan nelayan di seluruh Tanah Air. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Tentu Indonesia tidak akan menjadi emas kalau nelayannya tidak sejahtera. Program utama adalah nelayan sejahtera, nelayan sejahtera itu tidak asal bicara tetapi peran serta pemerintah dan semua stakeholder harus bersama-sama dengan HNSI sebagai wadah organisasi bergandengan tangan untuk mensejahterakan mereka," kata Herman Herry dalam keterangan rilisnya, Rabu (13/13/2023).
Herman juga bersyukur karena struktur kepengurusan DPP HNSI diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang, mulai politisi, akademisi, birokrat, pebisnis, hingga tokoh agama. Ada anggota DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema, Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman, Bendum PBNU, Gus Gudfan, Presidium KAHMI Sutomo, dan Tokoh Perempuan Alkhairaat, Lydia Assegaf.
Pelantikan pengurus DPP HNSI ini, bagian dari rencana kerja 100 hari ke depan. Rencana 100 hari ke depan adalah melakukan konsolidasi organisasi dilanjutkan dengan pelantikan pengurus-pengurus daerah untuk wilayah provinsi DPD yang belum melakukan Musda.
"Selain itu kami langsung melakukan kegiatan melakukan pendataan KTA-nisasi dengan program digital jadi apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi," ungkap Herman Herry.
Menurut dia, pendataan anggota HNSI menjadi salah satu tahap awal untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya database anggota, lanjut dia, maka program pemerintah seperti penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran.
"Nomor satu yang kami lihat hari ini adalah tidak memiliki database anggota. Kami akan lakukan digitalisasi. Data anggota agar program-program pemerintah misalnya BBM subsidi dan macam-macam bisa tepat sasaran. Sehingga dengan data itu kami bisa berbicara dengan pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan subsidi dan kebutuhan lainnya kepada nelayan," jelas Herman.
Selain digitalisasi database anggota, program kerja utama HNSI adalah untuk memisahkan antara nelayan tradisional dengan nelayan industri. Sehingga, nelayan tradisional yang harus disentuh oleh pemerintah dalam subsidi maupun penegakan hukum bisa tepat sasaran.
"Supaya kebijakan nelayan industri ada kebijakan khusus dari pemerintahan dengan pola industri dan nelayan tradisional dengan pola bantuan dan subsidi bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran," kata Herman Herry.
Sebab, tantangan utama HNSI ke depan adalah bagaimana mensejahterakan nelayan.
"Ini tantangan sekaligus berkat buat saya, karena diberi kesempatan untuk mensejahterakan nelayan. Sehingga pemberdayaan nelayan ke depan adalah bagaimana membuat nelayan itu menjadi mandiri dengan pemberdayaan ekonomi nelayan," Katanya. (wm)
