// Setelah gempa melanda Jepang utara, peringatan tsunami dikeluarkan lalu kemudian dicabut, namun masyarakat di berbagai wilayah harus tetap waspada terhadap potensi gempa mega. // Harga minyak mentah Brent melonjak naik lebih dari 7 persen karena Washington dan Teheran memberikan keterangan yang bertentangan mengenai negosiasi gencatan senjata. // China sejauh ini telah berhasil melewati krisis minyak bersejarah. Namun, saat Xi bersiap bertemu Trump, biaya mulai meningkat. // Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengkritik komentar Trump tentang Paus Leo XIV //

Pineapple

Jepang memperingatkan potensi gempa dahsyat setelah gempa berkekuatan 7,7 melanda.


Para pejabat Jepang telah mengeluarkan peringatan setelah gempa berkekuatan 7,7 melanda wilayah timur laut negara itu pada tanggal 20 April. Mereka memperingatkan bahwa gempa dahsyat dapat terjadi dalam seminggu ke depan dan menyerukan agar masyarakat tetap bersiap menghadapi peristiwa seismik besar lainnya.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bahas Persiapan Idul Fitri dan Arus Mudik Lebaran 2024


Jakarta, wartamerdeka.info, -Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito memimpin rapat koordinasi lintas sektor guna membahas persiapan Idul Fitri 1445 Hijriyah dan arus mudik Lebaran tahun 2024 di Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK, Jumat (15/3).

Dilansir dari laman Kemenko PMK (Sabtu,16/3), Deputi Warsito mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan Idul Fitri 1445 Hijriyah dan arus mudik Lebaran tahun 2024 agar berjalan baik. 

Mulai dari jaminan keamanan masyarakat dalam beribadah, kesediaan pangan dan stabilitas harga pangan, hingga  kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik dan balik lebaran oleh masyarakat.

"Perayaan Idul Fitri tahun 1445 Hijriyah ini sepertinya tidak terjadi perbedaan, meskipun tetap harus menunggu hasil sidang isbat di akhir Ramadhan nanti. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet bulan lalu, kita harus dapat menyiapkan dengan baik pelaksanaan Idul Fitri 1445 H dan arus mudik tahun 2024 ini, diantaranya agar memastikan tiga hal yaitu jaminan beribadah dengan khusyuk, ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, serta kesiapan infrastruktur jalan dan moda transportasi,” ujar Warsito.

Deputi Warsito menyampaikan rakor ini untuk memastikan semua kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan serta tugasnya untuk mempersiapkan terkait perayaan idul Fitri dan mudik lebaran. Dia juga menambahkan, hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa jumlah pergerakan masyarakat pada mudik lebaran tahun 2024 berpotensi mencapai 71.7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang.

"Kita bersyukur memiliki pengalaman mengkoordinasikan secara rutin, terutama pasca Covid19, yaitu lebaran tahun lalu dan nataru telah berjalan dengan baik. Sedangkan tahun ini, jumlah masyarakat yang akan mudik diperkirakan mencapai 71,7% atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka ini meningkat dibanding mudik lebaran tahun 2023 yakni 123,8 juta orang,” jelas Deputi Warsito.

Puncak arus mudik tahun 2024 diprediksi terjadi pada 5-7 April 2024, sedangkan puncak arus balik pada 14-16 April 2024. Sepanjang periode tersebut, pemerintah juga akan melakukan langkah antisipasi diantaranya kesiapan rest area, ledakan pengunjung di destinasi wisata, antisipasi bencana alam/cuaca ekstrim, ataupun antisipasi konflik sosial.

Menutup pertemuan, Deputi Warsito menekankan pihaknya akan terus memantau persiapan Idul Fitri melalui rapat koordinasi teknis dengan seluruh pihak terkait dan juga koordinasi secara online untuk penyelesaian permasalahan teknis di lapangan. Pada kesempatan ini, dia mengapresiasi Kementerian/Lembaga yang menyiapkan mudik gratis untuk masyarakat. Untuk kelayakan moda transportasi agar menjadi prasyarat yang benar-benar diterapkan.

Rapat dihadiri Sekretaris Utama BMKG, Sekretaris Utama BNPB, Staf Ahli Kemenko PMK, Staf Ahli Kemenparekraf, Walikota Cilegon, serta perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PANRB, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, TNI, Polri, Jasa Marga, ASDP, KAI, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Pelni. (*)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama