Skip to main content

LIRA Kota Bekasi: Amburadulnya Tata Kelola Pemkot Bekasi Timbulkan Krisis Kepercayaan Publik

BEKASI- Amburadulnya tata kelola Pemerintahan Daerah (Pemkot Bekasi) saat ini dikwatirkan akan berdampak luas terhadap munculnya krisis kepercayaan publik (public trust). Jalannya roda pemerintahan daerah ‘bermasalah’ sejak disandangnya cap disclaimer APBD 2009 lalu, munculnya kasus suap BPK Jabar oleh pejabat Pemkot Bekasi, kasus estasi gate, kasus suap Adipura, kasus fee 2 persen pengesahan APBD 2010, mutasi yang berlarut-larut. Hal itu diperparah dengan lambatnya pengesahan APBD 2011 yang menimbulkan dampak serius dalam pelayanan publik, jalannya roda pemerintahan, TKK dan honorer daerah tidak digaji, armada pengangkutan sampah tidak ada biaya operasi dan ribuan perijinan yang menumpuk karena tidak bisa diproses.

Kekhawatiran makin buruknya kinerja pemerintah daerah akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik itu, disampaikan Penasehat DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Bekasi, Didit Susilo, Senin (7 Februari 2011).

Menurutnya,  arah kebijakan pembangunan daerah sebetulnya sudah termahtub dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) atau limatahunan kepala daerah.  Saat itu digemborkan visi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan yang menitikberatkan kepada pendidikan dan kesehatan gratis secara berkala.

Hingga APBD 2010 pendidikan dasar 9 tahun berhasil gratis khususnya sekolah negeri. Namun, upaya pendidikan gratis 12 tahun hingga memasuki tahun ketiga (2011) dipastikan gagal total karena amburadulnya managemen keuangan daerah.

Jumlah TKK yang membengkak karena kebijakan politik malah membebani APBD setiap tahun. Akibatnya ada rencana pengurangan TKK untuk mengurangi beban keuangan daerah. Rencana itu jelas akan mendapatkan tentangan dari ribuan TKK karena menyangkut penghidupannya. Sedangkan para TKK lebih banyak diakomodir karena kebijakan politis kepala daerah.

Maraknya demo akhir-akhir ini menurut Didit, adalah awal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

Dakuinya, sejak ditahannya Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad kondisi sosial dan politik makin tidak terarah karena adanya tarik menarik kepentingan personal pimpinan daerah yang seharusnya tidak perlu dilakukan. “Seharusnya semua pihak pemangku kepentingan harus sadar birokrasi harus tetap melakukan pelayanan publik, program pembangunan harus tetap jalan tanpa melihat kepentingan personal dan golongan,” kritik Didit.

Dengan terus dibiarkan lowongnya beberapa jabatanan SKPD dan hingga kini penunjukan pejabat yang berwenang juga belum dilakukan sangat berdampak pada pelayanan perijinan dan target PAD. Jika ribuan perijinan itu juga tidak bisa diproses karena alasan teknis maka lambat laun akan menimbulkan kepercayaan publik.  “BPPT adalah kunci target PAD dan tingkat pelayanan yang paling utama karena menyangkut partisipasi pembiyaan keuangan daerah yang melibatkan langsung masyarakat. Masyarakat tahunya mendapat pelayanan karena mereka sudah mau membayar retribusi dan pajak, masak malah tidak jelas,” kata Didit.

Menurutnya, untuk menjawab itu semua, karena Walikota dan gubernur juga sudah mengeluarkan persetujuan seharusnya Wakil Walikota tanggap dan mengambil langkah maju untuk membuktikan sudah ditandatanganinya Pakta Integritas dalam upaya mengembalikan integritas birokrasi.

Ukuran integritas yang paling utama ya pelayanan public, kata Didit,  dan mutasi adalah jawaban untuk reorganisasi birokrasi karena kemarin sempat kehilangan pencitraan disebabkan moral pejabat yang tersangkut kasus ekstasigate.

“Dikarenakan, dalam praktik manajemen publik sejumlah faktor sosial dan politik memiliki keterkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggunggugat (accountability), kualitas layanan (public service quality),dan mencegah pembangkangan publik (public disobedience),”ujarnya. (dadang-wartamerdeka.com)

Comments

Populer

Delegasi Palestina Mengaku Merasa Bangga Ikut Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Delegasi Palestina mengaku marasa bangga ikut sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival yang akan di laksanakan pada 14-17 Oktober 2017.

Sambut TOF, Hari Ini Mambo Kuliner Tasik, Buka Mulai Pagi Hingga Malam Selama Dua Hari

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya yang biasanya hanya dilaksanakan satu minggu sekali serta buka hanya pada setiap malam sabtu saja di Jalan Mayor Utarya Kota Tasikmalaya,  kini buka selama dua hari berturut-turut pada 14-15 Oktober 2017.

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

Penulis: Aris Kuncoro

Kalau ada berita yang cukup mengejutkan pada pekan lalu, terutama di bidang hukum dan kriminalitas, maka salah satunya adalah soal ditangkapnya artis sinetron Lidya Pratiwi (19) oleh aparat kepolisian karena disangka terlibat pembunuhan berencana terhadap sesama artis yang juga teman dekatnya sendiri, Naek Gonggom Hutagalung (33).

Kasus ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Baik menyangkut keberhasilan para petugas reserse Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus ini, maupun menyangkut latar belakang dan motivasi para pelaku pembunuhan ini, yang menurut pihak kepolisian, melibatkan orang-orang di sekitar keluarga Lidya Pratiwi, seperti, Vince Yusuf (ibu kandung Lidya), Tony Yusuf (paman Lidya), dan Ade Sukardi (teman Tony). Kisahnya benar-benar mirip cerita di sinetron.

Kasat Reserse Polres Jakut Komisaris Andry Wibowo mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini didapat setelah polisi menggabungkan penyelidikan elektronik, penyelidikan forensik, dan…

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur

JAKARTA – Keberadaan pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) illegal bermerek ‘’Rajawali’’ di bawah bendera CV Jakarta Indonesia Makmur di Jalan Kemuning Raya No 19/20 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat telah meresahkan warga setempat. Bahkan kini sejumlah pihak mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup.

CV Jakarta Indonesia Makmur menurut sejumlah sumber pemiliknya bernama Pieter ini telah memproduksi minuman keras dengan kapasitas lumayan besar, bahkan mencapai ribuan botol setiap hari.

Pabrik miras bermerek ‘’Rajawali” ini tadinya diproduksi di bawah ‘’bendera’’ CV Jakarta. Namun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009, CV Jakarta ditutup dan berganti nama badan hukumnya menjadi CV Jakarta Indonesia Makmur dengan logo yang sama persis dimiliki oleh CV Jakarta dengan alamat yang sama pula.


CV Jakarta sendiri telah dilarang memproduksi minuman keras merek ‘’Rajawali’’ karena telah menggelapkan pajak cukai sekitar Rp 5 miliar. CV Jakarta seharusny…

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Foto : Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM.
Oleh:M. Aris Kuncoro
JAKARTA-Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).