Presiden Jokowi: Kantor Pemerintah di Palu Sudah Layani Masyarakat

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai membuka Rakernas LDII, di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas Setkab)

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa kantor-kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di lokasi terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, setelah ia perintahkan untuk buka, telah langsung buka.

“Tetapi pelayanan belum maksimal, karena juga banyak keluarga-keluarga mereka yang menjadi korban,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Rakernas LDII), di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10) siang.

Di antara para pegawai pemerintah yang sudah masuk kantor dan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu, menurut Presiden, juga ada yang  rumahnya roboh, tidak satu, dua, tiga.

Ia menunjuk contoh kepolisian, yang semangatnya di awal-awal drop karena lebih dari 200 anggotanya terseret oleh tsunami dan belum ketemu. Berdasarkan informasi terakhir yang diketemukan baru 30.

“Jadi kondisi-kondisi seperti itu harus kita ketahui, jangan hanya mendesak ini itu. Kondisi lapangan berbeda seperti yang kita bayangkan, berbeda sekali,” tegas Presiden Jokowi.

Yang paling penting, menurut Presiden, sekarang (penyaluran) BBM (Bahan Bakar Minyak) sudah baik, listrik sudah di atas 70 persen. “Saya kira kecepatan-kecepatan seperti itu yang harus kita apresiasi kepada yang mengerjakan di lapangan. Baik mengoperasikan tiang-tiang yang roboh, membetulkan kabel-kabel yang terputus. Kerja berat dan tanpa peralatan yang memadai karena memang kebanyakan dikerjakan manual,” ujarnya.

Dengan kondisi gempa seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah itu, menurut Presiden Jokowi,  memerlukan waktu untuk masuk ke normal kembali.  Karena itu, Presiden Jokowi berharap, jangan sampai banyak yang berkomentar tapi tidak mengerti kondisi di lapangannya. “Tidak nyambung,” tegasnya.

Diakui Presiden memang masih ada kekurangan, karena memang keadaannya tidak dalam posisi ideal dan normal untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Oleh sebab itu, pemerintah menerjunkan TNI, Polri, dari Pusat, BNPB, semuanya.