 |
| Pembangunan pelabuhan Malarko yang terbengkalai |
KARIMUN (wartamerdeka.info) - Pembangunan pelabuhan Malarko (pelabuhan peti kemas atau container) yang terletak di Desa Pongkar , Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, tidak kunjung tuntas hingga saat ini.
Padahal pembangunan pelabuhan tersebut sudah hampir 10 tahun lamanya dan untuk pembangunannya sudah menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah.
Menanggapi hal itu Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Balai Karimun meminta agar dievaluasi terlebih dahulu.
Kepala KSOP Tanjung Balai Karimun, Ridwan Chaniago saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (07/11-2018) mengatakan, terkait kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko sampai saat ini masih belum mendapat keputusan dari Kementerian Perhubungan.
Baru-baru ini KSOP mendapat kunjungan dari Inspektorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meninjau keadaan pembangunan pelabuhan Malarko. Kedatangan Inspektorat ini, mereka hanya mengambil photo-photo pelabuhan dan tidak ada mengatakan atau memberitahu rencana maupun permasalahan terkait pembangunan pelabuhan Malarko.
"Ada kemungkinan kunjungan Inspektorat ini, mereka sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik itu secara tehnis, ekonomis, AMDAL dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan pembangunan pelabuhan Malarko," terangnya.
Dikatakannya lagi, masalah penimbunan dan pengaspalan sebagai penunjang jalan dari darat tepi pantai menuju pelabuhan yang dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) dengan menggunakan anggaran APBN itu pihaknya tidak tahu. Karena yang dia tahu sampai saat ini Pemerintah Daerah belum ada menghibahkan lahan untuk pembangunan pelabuhan Malarko.
Kalau kita mengikuti instruksi dari Presiden RI, tambahnya, semua proyek pembangunan yang belum selesai harus diteruskan. Tetapi bagaimana proyek ini harus diteruskan, itulah yang harus kita tata ulang jangan sampai dijalankan tetapi bermasalah.
"Jadi perijinan, pembebasan tanah, sertifikasi, tata ruang semua itu mesti dievaluasi kembali," ungkapnya.
Tambah Ridwan lagi, menurut pandangannya kunjungan Inspektorat Jenderal ini mungkin akan ada sebuah rencana baru. Apakah pembangunan pelabuhan ini akan diambil alih sama pusat dan kalau memang diambil alih sama pusat, maka Kementerian akan membeli lahan atau tanah itu.
"Tetapi ini kan dulunya proyek daerah, dan daerah yang mengajukan ke Pemerintah Pusat agar dibangun pelabuhan, karena daerah punya alasan dengan memilki lahan untuk membangun pelabuhan, " ucapnya.
Terus bagaimana dengan kelayakan pelabuhan Malaka, Menteri perlu memanggil ahli tehnis dan bekerjasama dengan Universitas Riau (UNRI) Pekan Baru untuk mengujinya.
Terkait dengan kabar bahwa ada anggaran yang sudah diturun ke KSOP untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan Malarko, dia menyatakan, itu tidak ada atau tidak benar sama sekali..
"Sementara kalau anggaran ini memang ada tidak mungkin juga pembangunannya akan saya jalankan sebelum di evaluasi terlebih dahulu," tegasnya.
Terpisah dalam hal ini Kasi Lala, Mappaeti sudah mencoba menanyakan langsung kepada Inspektorat saat mengunjungi pelabuhan tersebut, tetapi hanya dijawab dengan kalimat: "tunggu setelah saya bicara dengan Menteri Perhubungan." (Sihat)
Tags
Daerah
