Wapres JK Terima Pansus Hak Angket DPRD Sulsel
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Beberapa anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akhirnya bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (08/08/2019). Dari agenda awalnya bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Wapres JK justru bersedia menemui para anggota pansus.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sulsel, Aryadi Arsal yang juga anggota pansus hak angket.
Dijelaskannya, ketika pansus menghubungi staff wakil presiden untuk minta dipertemukan dengan Menteri PANRB, justru diminta bertemu laangsung dengan Wapres JK.
“Langsung ketemu Pak Wapres aja, karena beliau ingin bertemu. Bayangan kita, ketika bertemu dengan Pak Wapres, kita juga bisa bertemu dengan Pak Menteri. Tapi ternyata justru Pak JK langsung yang menerima kita. Kata beliau, Pak Menteri berhalangan,” jelas Aryadi Arsal pada wartawan, Kamis (09/08/2019).
Di hadapan Wapres JK, lanjut Aryadi Arsal, Wakil Ketua DPRD menyampaikan berbagai hal teknis terkait kondisi Pansus Angket.
Dijelaskan Aryadi Arsal, Wapres JK pada kesempatan itu mengatakan bahwa kuncinya ada dua. Pertama, bila masalah utamanya hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, JK berjanji akan mempertemukan keduanya.
Point kedua yang disampaikan Wapres JK adalah mengenai pandangan partai-partai dari pusat. JK berpesan agar terus mengikuti arahan partai. “Beliau mengatakan nanti akan bertemu dengan pimpinan partai. Semua dilalukan untuk mencari yang terbaik untuk Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Sebagai sesepuh, kata Aryadi Arsal, Wapres JK ingin Sulsel menjadi contoh yang baik. “Kita kenal Pak JK sebagai sesepuh, orang tua, dan sebagai perekat. Di mana-mana ada konflik beliau yang masuk. Beliau sesepuh, orang tua kita yang selalu ingin kita dengar masukan, saran, dan bimbingannya,” lanjutnya.
Terkait Pansus Angket DPRD Sulsel, kata Aryadi Arsal, Wapres JK sangat memahami mekanisme di internal, di DPRD. “Beliau meghormati mekanisme itu. Intinya beliau hanya berbicara inti masalahnya. Kalau masala utamanya adalah hubungan antara gubernur dan wakil gubernur terkait dualisme, beliau sudah berjanji akan mempertemukan keduanya. Beliau berjanji akan mengundang keduanya untuk bertemu,” terang Aryadi Arsal.
Soal lima point yang dibahas di angket, Wapres JK juga tahu bahwa itu berujung pada akhirnya sikap masing-masing partai. “Terkait lima point itu, Pak JK juga berjanji akan bertemu dengan pimpinan partai masing-masing. Apa lagi soal angket ini baru di Sulsel di tingkat provinsi di seluruh Indonesia,” katanya.
Wapres JK, kata Aryadi Arsal, lebih banyak mendengar dan solusi yang diberikan dinilai sangat bagus. Solusi tersebut memang sesuai dengan karakter JK selama ini dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa. Wapres JK, lanjutnya, ingin menjadi solutif bagi semua untuk mendapatkan titk temu. “Yang jelas di pengantar panitia angket menyebut, ini adalah untuk perbaikan hubungan pemerintahan dan kecintaan kepada daerah,” katanya.
Secara pribadi Aryadi Arsal menangkap, Wapres JK ingin tidak ada konflik seperti kehebohan dan keramaian hingga ke pemakzulan. Akan tetapi, katanya, Wapres JK ingin permasalahan dualisme harus dihilangkan dan dicarikan titik temunya. “Kalau pandangan DPRD dianggap ada dualisme, beliau janji akan mempertemukan. Kemudian sikap partai yang dianggap tidak berjalan sesuai tatanan tentu Pak JK sebagai orang tua ingin itu segera dirapikan dan dibersihkan. Cari solusi yang terbaik,” paparnya.
Sebagai wakil presiden, JK sudah menjalani dua periode dengan dua presiden di Indonesia. JK, kata Aryadi Arsal, menyampaikan pengalamannya.
Sebagai wakil presiden, JK mengaku tidak pernah menandatangani SK.
“Pernah sekali, itu juga melalui Sekretaris Negara. Jadi beliau berpesan, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Dengan pengalaman sebagai wapres dua presiden, tetap bisa berhubungan dengan baik dan bisa akur dengan presiden.Beliau sempat ceritakan itu kemarin. Semua harus dilakukan sesuai dengan aturan dan koridor hukum,” jelasnya.
Wapres JK berharap sekali tercipta pemerintahan yang bersih dengan seluruhnya bekerja dengan maksimal untuk rakyat. “Sebagai contoh, misalnya Perusda. Pak JK juga menyorot itu. Yang lalu-lalu diisi oleh pensiunan seperti tidak ada aktivitas, beliau minta Perusda dikembangkan dengan orang yang profesional. Jangan sampai diiisi oleh orang-orang yang tidak profesional, bagaimana mau berkembang. Beliau minta itu dikembangkan dengan benar,” imbuhnya.
JK menginginkan Sulawesi Selatan dikembangkan dengan benar. Terlebih juga terdapat banyak tambang di Sorowako yang bisa diolah dengan maksimal. “Kelolalah dengan baik agar bisa memaksimalkan daerah dan menyumbang untuk negara, meski hanya beberapa persen lahan tambang. Hanya saja, Pak JK minta jangan karena ingin menghormati para pensiunan, lalu Perusda tidak digarap dengan maksimal dan profesional. Karena mengurus tambang ‘kan tidak mudah. Beliau sampaikan itu juga,” katanya.
Wapres JK, katanya, memang tidak masuk ke hal-hal teknis. Tapi sempat mengatakan bahwa untuk mengganti pejabat di lingkungan pemerintah, ada aturannya. Tidak serta merta bahkan sudah lebih dari aturan.
“Beliau sampaikan, ada mekanisme dalam pergantian pejabat sesuai dengan peraturan pemerintah. Intinya beliau sampaikan, sesuai dengan koridor. Yang jelas beliau ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik, profesional, dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Bahkan Pak JK bilang, di tingkat menteri saja, mereka diingatkan bahwa dengan waktu pergantian. Jadi, jangan sekali-kali mengambil kebijakan strategis. Kalau gubernur, baru satu dua bulan menjabat tentu tidak boleh mengambil kebijakan. Kalau sudah ada pergantian, boleh mengambil kebijakan setelah enam bulan,” jelasnya.
Jadi, Wapres JK tidak secara teknis masuk dalam permasalahan hak anget, namun menyampaikan pengalaman selama menjadi wakil presiden.
“Jadi intinya, Pak JK berjanji, terkait isu dualisme, beliau janji akan mempertemukan gubernur dan wakil gubernur agar pemerintahan berjalan dengan baik dan harmonisasi bisa berjalan baik. Kemudian mengenai sikap partai-partai, beliau janji akan bertemu pimpinan partai. Itu memang harapan kami,”ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Wapres JK tersebut, mayoritas Pansus Hak Angket DPRD Sulsel hadir kecuali dari Partai Golkar. “Semua hadir, PKS, PAN, Gerindra, Demokrat, NasDem. Khusus PDIP memang tidak ikut hadir, karena ada Kongres PDIP di Bali. Sedangkan Golkar, tidak ada yang ikut hadir,” pungkasnya. (A)
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Beberapa anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akhirnya bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (08/08/2019). Dari agenda awalnya bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Wapres JK justru bersedia menemui para anggota pansus.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sulsel, Aryadi Arsal yang juga anggota pansus hak angket.
Dijelaskannya, ketika pansus menghubungi staff wakil presiden untuk minta dipertemukan dengan Menteri PANRB, justru diminta bertemu laangsung dengan Wapres JK.
“Langsung ketemu Pak Wapres aja, karena beliau ingin bertemu. Bayangan kita, ketika bertemu dengan Pak Wapres, kita juga bisa bertemu dengan Pak Menteri. Tapi ternyata justru Pak JK langsung yang menerima kita. Kata beliau, Pak Menteri berhalangan,” jelas Aryadi Arsal pada wartawan, Kamis (09/08/2019).
Di hadapan Wapres JK, lanjut Aryadi Arsal, Wakil Ketua DPRD menyampaikan berbagai hal teknis terkait kondisi Pansus Angket.
Dijelaskan Aryadi Arsal, Wapres JK pada kesempatan itu mengatakan bahwa kuncinya ada dua. Pertama, bila masalah utamanya hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, JK berjanji akan mempertemukan keduanya.
“Kalau memang di antara gubernur dan wakil gubernur ada masalah, Pak JK janji, dia sendiri yang akan mempertemukan mereka. Dan diselesaikan dengan baik. Ini pesan beliau sebagai sesepuh di Sulsel,” terang Aryadi Arsal.
Point kedua yang disampaikan Wapres JK adalah mengenai pandangan partai-partai dari pusat. JK berpesan agar terus mengikuti arahan partai. “Beliau mengatakan nanti akan bertemu dengan pimpinan partai. Semua dilalukan untuk mencari yang terbaik untuk Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Sebagai sesepuh, kata Aryadi Arsal, Wapres JK ingin Sulsel menjadi contoh yang baik. “Kita kenal Pak JK sebagai sesepuh, orang tua, dan sebagai perekat. Di mana-mana ada konflik beliau yang masuk. Beliau sesepuh, orang tua kita yang selalu ingin kita dengar masukan, saran, dan bimbingannya,” lanjutnya.
Terkait Pansus Angket DPRD Sulsel, kata Aryadi Arsal, Wapres JK sangat memahami mekanisme di internal, di DPRD. “Beliau meghormati mekanisme itu. Intinya beliau hanya berbicara inti masalahnya. Kalau masala utamanya adalah hubungan antara gubernur dan wakil gubernur terkait dualisme, beliau sudah berjanji akan mempertemukan keduanya. Beliau berjanji akan mengundang keduanya untuk bertemu,” terang Aryadi Arsal.
Soal lima point yang dibahas di angket, Wapres JK juga tahu bahwa itu berujung pada akhirnya sikap masing-masing partai. “Terkait lima point itu, Pak JK juga berjanji akan bertemu dengan pimpinan partai masing-masing. Apa lagi soal angket ini baru di Sulsel di tingkat provinsi di seluruh Indonesia,” katanya.
Wapres JK, kata Aryadi Arsal, lebih banyak mendengar dan solusi yang diberikan dinilai sangat bagus. Solusi tersebut memang sesuai dengan karakter JK selama ini dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa. Wapres JK, lanjutnya, ingin menjadi solutif bagi semua untuk mendapatkan titk temu. “Yang jelas di pengantar panitia angket menyebut, ini adalah untuk perbaikan hubungan pemerintahan dan kecintaan kepada daerah,” katanya.
Secara pribadi Aryadi Arsal menangkap, Wapres JK ingin tidak ada konflik seperti kehebohan dan keramaian hingga ke pemakzulan. Akan tetapi, katanya, Wapres JK ingin permasalahan dualisme harus dihilangkan dan dicarikan titik temunya. “Kalau pandangan DPRD dianggap ada dualisme, beliau janji akan mempertemukan. Kemudian sikap partai yang dianggap tidak berjalan sesuai tatanan tentu Pak JK sebagai orang tua ingin itu segera dirapikan dan dibersihkan. Cari solusi yang terbaik,” paparnya.
Sebagai wakil presiden, JK sudah menjalani dua periode dengan dua presiden di Indonesia. JK, kata Aryadi Arsal, menyampaikan pengalamannya.
Sebagai wakil presiden, JK mengaku tidak pernah menandatangani SK.
“Pernah sekali, itu juga melalui Sekretaris Negara. Jadi beliau berpesan, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Dengan pengalaman sebagai wapres dua presiden, tetap bisa berhubungan dengan baik dan bisa akur dengan presiden.Beliau sempat ceritakan itu kemarin. Semua harus dilakukan sesuai dengan aturan dan koridor hukum,” jelasnya.
Wapres JK berharap sekali tercipta pemerintahan yang bersih dengan seluruhnya bekerja dengan maksimal untuk rakyat. “Sebagai contoh, misalnya Perusda. Pak JK juga menyorot itu. Yang lalu-lalu diisi oleh pensiunan seperti tidak ada aktivitas, beliau minta Perusda dikembangkan dengan orang yang profesional. Jangan sampai diiisi oleh orang-orang yang tidak profesional, bagaimana mau berkembang. Beliau minta itu dikembangkan dengan benar,” imbuhnya.
JK menginginkan Sulawesi Selatan dikembangkan dengan benar. Terlebih juga terdapat banyak tambang di Sorowako yang bisa diolah dengan maksimal. “Kelolalah dengan baik agar bisa memaksimalkan daerah dan menyumbang untuk negara, meski hanya beberapa persen lahan tambang. Hanya saja, Pak JK minta jangan karena ingin menghormati para pensiunan, lalu Perusda tidak digarap dengan maksimal dan profesional. Karena mengurus tambang ‘kan tidak mudah. Beliau sampaikan itu juga,” katanya.
Wapres JK, katanya, memang tidak masuk ke hal-hal teknis. Tapi sempat mengatakan bahwa untuk mengganti pejabat di lingkungan pemerintah, ada aturannya. Tidak serta merta bahkan sudah lebih dari aturan.
“Beliau sampaikan, ada mekanisme dalam pergantian pejabat sesuai dengan peraturan pemerintah. Intinya beliau sampaikan, sesuai dengan koridor. Yang jelas beliau ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik, profesional, dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Bahkan Pak JK bilang, di tingkat menteri saja, mereka diingatkan bahwa dengan waktu pergantian. Jadi, jangan sekali-kali mengambil kebijakan strategis. Kalau gubernur, baru satu dua bulan menjabat tentu tidak boleh mengambil kebijakan. Kalau sudah ada pergantian, boleh mengambil kebijakan setelah enam bulan,” jelasnya.
Jadi, Wapres JK tidak secara teknis masuk dalam permasalahan hak anget, namun menyampaikan pengalaman selama menjadi wakil presiden.
“Jadi intinya, Pak JK berjanji, terkait isu dualisme, beliau janji akan mempertemukan gubernur dan wakil gubernur agar pemerintahan berjalan dengan baik dan harmonisasi bisa berjalan baik. Kemudian mengenai sikap partai-partai, beliau janji akan bertemu pimpinan partai. Itu memang harapan kami,”ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Wapres JK tersebut, mayoritas Pansus Hak Angket DPRD Sulsel hadir kecuali dari Partai Golkar. “Semua hadir, PKS, PAN, Gerindra, Demokrat, NasDem. Khusus PDIP memang tidak ikut hadir, karena ada Kongres PDIP di Bali. Sedangkan Golkar, tidak ada yang ikut hadir,” pungkasnya. (A)
Tags
Nasional
