Dir Pol PP Linmas Kemendagri Arief M Edie: 4000 Anggota Pol PP Se Indonesia Akan Hadiri HUT Satpol PP Di Mataram

Dir Pol PP Linmas Kemendagri, Arief M Edie
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Mataram, mulai 1-2 Maret 2020, yang dirangkaikan dengan HUT Satuan Polisi Pamong Praja pada 3 Maret mendatang

Dalam Rakernas yang rencananya  dibuka oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo, akan dihadiri oleh ribuan anggota Pol PP dari Sabang sampai Merauke. Puncaknya, pada HUT nantinya, akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Direktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kemendagri, Arief M Edie, menjelaskan, setiap tahunnya rakernas  diadakan di provinsi yang telah disepakati di tahun sebelumnya. Dalam kegiatan tahunan itu, akan membahas tentang amanah Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya membahas tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 

"Jadi Pol PP bukan ekspektasi dari masing-masing kepala daerah. Mereka bukan ormas, bukan juga gerombolan berseragam, Pol PP itu resmi yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," jelas Arief, hari ini.

Visi misi Pol PP sendiri adalah satu sikap satu suara, pelaksanaannya akan sama, seragamnya sama, bentuknya sama, komunikasinya sama, tidak berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya.  Di rakernas inilah, mereka dapat saling mengenal satu sama lain, akan bersilaturahmi dan paling utama membuka rantai ekonomi. 

"Ketika dalam satu tahun dikunjungi oleh Pol PP seluruh Indonesia, berarti perputaran ekonomi semakin tinggi di daerah itu. Misalnya dalam rakernas itu dihadiri 4.000 orang dan satu orang saja menginap di satu hotel, itu pastinya akan menyumbangkan pemasukan bagi pengusaha di daerah penyelenggara rakernas. Hal itu juga berlaku saat rakor di tingkat provinsi," sambungnya. 

Tak hanya untuk petinggi saja, rakernas nantinya akan dihadiri oleh seluruh anggota pol PP di seluruh Indonesia. Masing-masing provinsi akan mengajak kabupaten/kota. Di Indonesia sendiri, ada 514 kabupaten/kota.

Dalam rakernas tahun ini, pihaknya akan mengangkat tema 'Peningkatan Profesionalisme Pol PP dan Linmas di Dalam Menuju Indonesia Maju'. Nantinya, setiap provinsi akan memaparkan keadaan atau kondisi di kabupaten/kota wilayahnya. Sehingga setiap provinsi bisa mengenali dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi di wilayahnya.

Kendala tersebut bisa saja berupa sarana prasarana yang kurang, masalah tentang APBD, Sarnas, galian tambang tidak berijin dan sebagainya. Sehingga pemerintah pusat dapat mengetahui kondisi di setiap daerah. 

"Kita akan menampung atau menyaring dari 34 provinsi masalah di setiap daerah. Jadi makin cepat kita menyerap usulan setiap daerah, makin cepat juga kita mengetahui kondisi di setiap daerah. Inilah kita harapkan kesinambungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetap menyatu dan tidak ada perbedaan apapun," urai Arief. 

Ia menekankan, Pol PP tidak dibentuk untuk bertempur dengan rakyatnya sendiri, namun lebih humanis dan menjadi  penyeimbang di tengah masyarakat dan representasi negara hadir di tengah geliat kehidupan masyarakat. 

Ada banyak tugas dan fungsi Pol PP, beberapa diantaranya, mengatur penertiban IMB, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayahnya, serta bersinergi dengan instansi samping yakni TNI-Polri. 

Apalagi tahun ini, beberapa daerah akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Baik Pol PP maupun Linmas akan kebagian tugas yang berbeda dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada. 

Untuk Pol PP sendiri, mereka akan terlibat dalam penertiban alat peraga kampanye yang dipasang tidak pada tempatnya juga peningkatan PAD di masing-masing  kabupaten/kota. Sedangkan Linmas dilibatkan langsung di TPS. 

"Jadi tidak hanya di pasar-pasar seperti yang diidentikkan oleh masyarakat. Pol PP itu bukan satgas bentukan pemda yang bisa saja berbenturan dengan masyarakat, melainkan mereka jadi penyeimbang di kehidupan masyarakat," tegasnya. 

Tak hanya pada Pilkada, Pol PP dan Linmas juga akan berkolaborasi dengan BNPT terkait jaringan terorisme. Di dalam deteksi dini jaringan teroris, mereka diamanahkan oleh PP 16/2018 dengan menggunakan fungsi Linmas di setiap RT. Linmas akan terus melakukan pelaporan terkait kondisi di masyarakat terutama apakah ada bibit radikalisme atau tidak. 

Dari semua tugas itulah nantinya, mereka akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti, TNI, polri dan kejaksaan. 

"Nah, kita selalu berharap kolaborasi diantara semuanya dapat terus berjalan dengan baik. Jangan ada ego sektoral, kita sama-sama pelayan masyarakat," kata Arief. 

Ia juga mengimbau agar seluruh anggota Pol PP, mengetahui isi dari Permendagri maupun PP yang menjadi acuan terbentuknya Satpol PP serta melaksanakan aturan tersebut. (A)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama