BARRU (wartamerdeka.info) - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru yang mengagendakan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dipimpin langsung Ketua DPRD Barru berlangsung di kantor DPRD Barru jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Coppo kecamatan Barru, Senin (7/6/2021).
Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si dalam rapat tersebut menyerahkan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masing-masing, Ranperda tenrang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang diterima Ketua DPRD Barru, Lukman T.
Bupati Suardi Saleh dalam sambutan pengantarnya kerjasama semua pihak yang sudah terbangun selama ini menorehkan hasil yang baik dan membanggakan. Salah satunya adalah penilaian PBK Perwakilan Sulawesi Selatan yang berdasarkan hasil Audit memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke tujuh kalinya kepada Kabupaten Barru.
"Opini WTP merupakan kebanggaan tersendiri yang tentunya patut kita syukuri sebagai salah satu upaya pencapaian indikator kinerja yang ditetapkanDalam RPJMD, meski diakui pula bahwa opini WTP terhadap laporan keuangan bukanlah berarti telah sempurna ", terang Bupati sembari menambahkan semua catatan, koreksi dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi akan dijadikan bahan pembahasan demi penyempurnaannya.
Terkait dengan kedua Ranperda tersebut, Enam Fraksi di DPRD menanggapi melalui Pemandangan Umum Fraksi.
Fraksi Gabungan Ummat (FGU) melalui juru bicaranya, Andi Wawo Manonjengi memuji kinerja Bupati bersama prangkat daerah lainnya atas capaian selama ini. Namun demikian Fraksi gabungan Partai PPP, PKS dan Demokrat tersebut memberi catatan atas Ranperda tersebut.
Ketua DPC PPP Barru itu menegaskan perlunya optimalisasi pemanfaatan dana-dana bergulir dalam masyarakat melalui efektifitas pendampingan, pengawasan mengingat program tersebut umumnya berpotensi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, FGU meminta meminta penjelasan terkait realisasi PAD yang menurutnya jika dilihat dari aspek perencanaan ada ketidak cermatan dalam menentukan target capaian.
Selain FGU, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Muh. Alifandy Aska menyoroti banyaknya SILPA yang jumlahnya mencapai Rp. 71 milyar lebih. Hal ini mengisyaratkan adanya OPD yang tidak bekerja secara optimal dan tidak dapat memanfaatkan dana yang telah disiapkan. Selain itu Alifandy yang tidak lain adalah putra Wakil Bupati Barru, Aska Mappe juga mempertanyakan tidak maksimalnya pungutan retribusi PAD dimana masih ada sumber pungutan yang realisasinya Nol persen.
Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya, Syahrul Ramdani berharap perlunya optimalisasi pemasukan pajak dan retribusi daerah. Perlu memperbanyak edukasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi untuk menunaikan kewajbannya. Fraksi Nasdem juga mengingatkan perlunya memperhatikan rekomendasi BPK.RI terkait efesiensi penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap undang-undang.Fraksi Nasdem berpandangan SILPA sebesar Rp. 71 milyar lebih dalam pandangan Nasdem dapat menopang belanja modal pada tahun berikutnya.
Fraksi Golkar juga ikut memberi catatan bahkan pertanyaan. Fraksi Golkar melalui Juru Bicaranya, Rusdi Cara mempertegas bahwa Pemandangan umum adalah pengantar rekomendasi Partai Golkar sebagai bentuk kebersamaan menuju pemerinrahan yamg lebih baik. Fraksi ini juga memberi catatan terhadap penerimaan PAD yang menurun dari target sehingga perlu digenjot dan dicarikan sumber retribusi baru.
Fraksi PDIP pada rapat tersebut memuji kinerja pemerintah Daerah yang menunjukkan kerja yang profesional sehingga fakta penyerapan anggaran tahun 2020 menunjukkan point yang menggembirakan. Meski begitu Fraksi ini justru menyoroti Rumah Sakit Umum Daerah yamg merupakan RSU rujukan tapi justru dikeluhkan karena pelayanan yamg tidak maksimal dan tidak tersedianya obat-obatan sehingga pasien harus membeli obat diapotik diluar RSUD.
Dari hasil pantauan Wartamerdeka, seluruh materi pemandangan umum Fraksi, Masalah PAD, Silpa dan Pelayanan RSUD paling banyak mendapat catatan. (syam).
