Dukung Pembangunan Kabupaten/Kota Wilayah Pesisir, Kemendagri: Perlu Konsistensi Alokasi Penganggaran Urusan Kelautan Dan Perikanan

JAKARTA (wartamerdeka.info) – Dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia dan HUT ke-5 Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO), digelar rapat koordinasi nasional dengan tema “Maritim Pulih Lebih Cepat, Maritim Bangkit Lebih Kuat” yang bertempat di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Negeri, kemarin.

“Urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya sudah terbagi habis sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Namun, bukan berarti urusan kelautan dan perikanan ini tidak strategis mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan potensi kelautan yang sangat besar” tegas Teguh.

Lebih lanjut Teguh menyampaikan bahwa dalam mendukung target nasional, Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki peran dan tusi untuk melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi evaluasi dokumen perencanaan daerah, untuk menjembatani kebjakan tingkat pusat agar dapat dilaksanakan di daerah, dan sebaliknya agar pembangunan daerah dapat terakomodir dalam kebijakan tingkat pusat.

“Terdapat beberapa isu strategis terkait pengelolaan ruang laut, antara lain terkait dengan pengintegrasian RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi yang masih belum tuntas dan memerlukan upaya percepatan pengintegrasian oleh masing-masing unsur komponen Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu diperlukan sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah Iingkup urusan kelautan dan perikanan dalam pengimplementasian pemanfaatan ruang laut, agar rencana program dan kegiatan sinkron dengan penganggarannya di daerah” jelas Teguh.

Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada provinsi yang memiliki concern tinggi pada urusan kelautan dan perikanan yaitu Provinsi Jawa Timur dengan pagu APBD tertinggi dan Provinsi Maluku Utara dengan rasio pagu anggaran tertinggi pada tahun anggaran 2022.

Teguh menegaskan bahwa untuk mendorong dan mendukung pencapaian target daerah, maka perlu diperhatikan konsistensi alokasi penganggaran urusan kelautan dan perikanan.  

"Kementerian Dalam Negeri siap menyambut dan mengapresiasi masukan daerah dalam Rakornas ini. Mudah mudahan rakornas ini menjadi forum yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat pesisir dan kepulauan" tutup Teguh. (A)

Posting Komentar untuk "Dukung Pembangunan Kabupaten/Kota Wilayah Pesisir, Kemendagri: Perlu Konsistensi Alokasi Penganggaran Urusan Kelautan Dan Perikanan"