JAKARTA (wartamerdeka.info) - Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakan Evaluasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB).
Dari Kuisioner yang diisi pada forum ini, diketahui 99% daerah setuju RAD KSB bermanfaat bagi keberlanjutan Kelapa Sawit.
“Dengan adanya RAD KSB pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan dilaksanakan secara kolaboratif dan partisipatif lintas sektoral, sehingga pengelolaan KSB menjadi lebih efektif dan efisien dengan hasil yang optimal,” tulis salah satu peserta Provinsi Riau dalam Kuisioner.
“Sangat bermanfaat, mengingat keberadaan Rencana aksi ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengembangan kelapa sawit yang ada di daerah," kata salah satu peserta dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (26 September 2022).
“RAD KSB merupakan arah pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya,” Tulis salah satu peserta dari Kabupaten Banyuasin.
Hal tersebut sejalan dengan sambutan yang disampaikan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Edison Siagian. Menurutnya, RAD KSB merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya, pelestarian lingkungan hidup serta aspek hukum dan tata kelola, khususnya dalam pengelolaan kelapa sawit.
“Semakin terbatasnya lahan serta bertambahnya populasi dimasa mendatang, menjadikan pentingnya konsep keberlanjutan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan.” Ucap Edison dalam Pembukaan Forum Evaluasi Penyusunan dan Penerapan RAD KSB tersebut di Aston Premiere Jakarta, Pada Senin (26/9/2022).
Pengisian kuisioner dilakukan oleh 40 Responden dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kuisioner berisi 9 pertanyaan berkaitan dengan progres perkembangan penyusunan dan penerapan RAD KSB di daerah beserta kendalanya.
Forum Evaluasi Penyusunan dan Penerapan RAD KSB ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh Sekretariat Kabinet, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Tim Ahli UNDP SPOI, 25 Sekda Provinsi serta 217 kabupaten/kota penghasil kelapa sawit. (A)
