Iklan

 


Iklan

 


,

MENU

Iklan

 


8 Partai Peserta Pemilu Tolak Wacana Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Senin, Januari 09, 2023, Januari 09, 2023 WIB Last Updated 2023-01-09T02:58:17Z
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Para ketua umum partai politik peserta Pemilu menggelar pertemuan untuk menegaskan bahwa mereka menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.  

Pimpinan 8 partai politik ini meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU, untuk konsisten menggelar Pemilu 2024 sesuai tahapan, dan tetap menerapkan  proporsional terbuka. 

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan delapan partai politik mengapresiasi pemerintah yang telah mengucurkan Pemilu 2024. Kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama. 

“KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi,” jelas Airlangga, dalam pertemuan yang dilakukan Minggu kemarin, 8 Januari 2023, 

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan KPU untuk konsisten melaksakan UU. 

Menurut dia, KPU jangan menafsirkan sesuatu yang belum ada landasannya. Sebab, kata dia, KPU bukan lembaga yang menafsir tapi hanya pelaksana UU. 

“Jadi jangan berandai-andai, karena KPU bukan sebagai lembaga yang membuat tafsir, bukan ujung, tapi dia hanya sebagai pelaksana. Sehingga apa yang ada hari ini, UU existing harus dilaksanakan oleh KPU. Hari ini sistem pemilu kita adalah terbuka, dan diatur dalam UU yang sedang diuji, tapi belum ada keputusan. Artinya, sampai hari ini KPU harus berpegang teguh pada UU yang existing,” jelas dia. 

Oleh karena itu, Ali mengatakan dengan adanya kesepakatan 8 partai politik ini bisa mengakhiri wacana isu terkait ketidakpastian Pemilu 2024. 

Apalagi, kata dia, pemerintah telah menganggarkan dalam APBN. 

“Poin terpentingnya adalah kepastian bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan, karena pemerintah telah menganggarkan anggaran pada APBN. Kita untuk mengakhiri semua gonjang-ganjing, isu-isu tentang pemilu ditunda, pemilu diperpanjang, karena ini akan membuat kegaduhan yang tidak akan ada manfaatnya untuk bangsa,” ucapnya.

Iklan4

 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


HEAD LINE

Survei Polmatrix: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi Capai 75,5 Persen

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Hasil survei Polmatrix menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ...