JAKARTA-Kantor Walikota Jakarta Selatan, Rabu, 1 September 2010, didemo puluhan orang aktivis Komunitas Anak Muda (Kaum) Demokrat Sejati. Mereka menyoroti masalah lelang tender pengadaan meubelair di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan yang dinilai sarat dengan KKN.
Para pendemo ini berteriak-teriak memprotes dugaan KKN di depan kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar yang terletak di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Prapanca. “Pengadaan lelang tender pengadaan meubelair di dinas pendidikan, khususnya di Jakarta Selatan, sarat dengan KKN dan mark up,”ujar Ketua Umum Komunitas Anak Muda (Kaum) Demokrat Sejati Doris Sitorus seusai demo kepada Warta Merdeka Online.
Menurut Doris, pengadaan meubelair di suku dinas pendidikan Jakarta Selatan, selama tiga tahun ini dimonopoli satu orang. Dia menduga telah terjadi mark up besar-besaran dalam proyek pengadaan meubelair ini sehingga merugikan Negara sampai milyaran rupiah.
Dia berharap pihak berwenang bisa mengusut kasus ini secara tuntas.
“Ada oknum tertentu yang dengan mudahnya mengintervensi Kasudin Pendidikan Dasar dan jajarannya. Dan tampaknya oknum tersebut juga bermain dengan oknum anggota DPRD, sehingga anggaran pengadaan meubelair itu bisa digolkan di APBD. Saya berharap pihak Kejaksaan, bahkan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar secepatnya mengusut kasus ini,”tandas Doris Sitorus.
Dia berharap sistem perencanaan pengadaan meja, kursi, dan lemari di lingkungan sekolah di bawah sudin pendidikan Jakarta Selatan secepatnya dibenahi. “ Janganlah meja, kursi, lemari siswa/guru dikorupsi,”ujarnya. Aris/badar
Para pendemo ini berteriak-teriak memprotes dugaan KKN di depan kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar yang terletak di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Prapanca. “Pengadaan lelang tender pengadaan meubelair di dinas pendidikan, khususnya di Jakarta Selatan, sarat dengan KKN dan mark up,”ujar Ketua Umum Komunitas Anak Muda (Kaum) Demokrat Sejati Doris Sitorus seusai demo kepada Warta Merdeka Online.
Menurut Doris, pengadaan meubelair di suku dinas pendidikan Jakarta Selatan, selama tiga tahun ini dimonopoli satu orang. Dia menduga telah terjadi mark up besar-besaran dalam proyek pengadaan meubelair ini sehingga merugikan Negara sampai milyaran rupiah.
Dia berharap pihak berwenang bisa mengusut kasus ini secara tuntas.
“Ada oknum tertentu yang dengan mudahnya mengintervensi Kasudin Pendidikan Dasar dan jajarannya. Dan tampaknya oknum tersebut juga bermain dengan oknum anggota DPRD, sehingga anggaran pengadaan meubelair itu bisa digolkan di APBD. Saya berharap pihak Kejaksaan, bahkan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar secepatnya mengusut kasus ini,”tandas Doris Sitorus.
Dia berharap sistem perencanaan pengadaan meja, kursi, dan lemari di lingkungan sekolah di bawah sudin pendidikan Jakarta Selatan secepatnya dibenahi. “ Janganlah meja, kursi, lemari siswa/guru dikorupsi,”ujarnya. Aris/badar