CILACAP (wartamerdeka) – Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mengabdi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Cilacap, Rabu (4/10/17) turun ke jalan melakukan aksi demo menuntut Surat Keputusan (SK) Bupati, honor yang layak, serta jaminan kesehatan bagi GTT dan PTT atau mereka menamakannya Tiga Tuntutan Guru Wiyata Bakti (Tri Tugu Bakti).
Aksi tersebut dimulai pada pukul 07:00 wib, dengan berkumpul di depan bekas lapangan batalion Cilacap. Setelah itu, mereka melakukan longmarch menuju alun alun depan Pendopo Kantor Bupati dengan pengawalan ketat petugas Kepolisian dan satpol PP, bahkan nampak Kapolres Cilacap yang baru menjabat sejak dua hari lalu AKBP Joko Pujianto ikut mengawal aksi mereka.
Sesampainya di depan jalan masuk pendopo, para GTT dan PTT melakukan orasi di atas mimbar kendaraan.
Dalam orasinya Kordinator Lapangan Musafirin melalui Tohirun menuntut kepada Kepala Pemerintah Daerah untuk mengabulkan beberapa tuntutan yang tertuang dalam Tri Tugu Bakti.
“Kami menuntut keadilan, karena kami juga mendidik anak bangsa untuk menjadi cerdas, tetapi gaji kami hanya 200ribu dan itu merupakan kebijakan dari komite sekolah, ” kata Tohirun Guru asal Sidareja.
Untuk mencukupi kebutuhan tersebut para guru tidak tetap ini terpaksa harus bekerja ekstra di luar profesinya.”Bahkan saya harus jualan dan cari tambahan lain untuk mencukupi biaya hidup, ” tambah Tohirun.
“Bila tidak dipenuhi kami akan melakukan mogok dan membiarkan guru PNS biasanya berjumlah 3 hingga 4 Guru untuk melakukan tugasnya, ” ungkap Sito.
“Kami datang kesini menuntut keadilan dari Pemerintah, tolong perhatikan kami, sampai kapan kami harus seperti ini.
Padahal tugas kami mencetak generasi -generasi penerus bangsa,” ujar Guru asal Cipari.
Padahal tugas kami mencetak generasi -generasi penerus bangsa,” ujar Guru asal Cipari.
Ada juga meme aksi yang bertuliskan: “Mulang serius gaji seharga es jus, mestine mulang serius gajihe seharga wedus”. Nenurutnya hal ini agar Pemda Cilacap kasihan kepada nasib para GTT dan PTT.
Setelah beberapa jam mereka berorasi, nampak perwakilan dari peserta aksi, bertemu dengan anggota DPRD Cilacap dengan didampingi Setda Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf dan Kepala Dinas P&K, Warsono dengan hasilnya: DPRD tidak dapat memberikan keputusan saat ini seperti apa yang menjadi tuntutan para peserta aksi.
Jadi, tetap menunggu keputusan setelah konsultasi /pertemuan DPRD Cilacap dengan Pemerintah pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan mengikutsertakan perwakilan dari masing-masing komite. DPRD berharap kepada GTT dan PTT untuk tetap tenang jangan ada polemik di lapangan.(Alek Tarkum)
Tags
Daerah
