BOGOR (wartamerdeka.info) - Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah puskesmas yang berlokasi di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 18 November 2020. Puskesmas tersebut diketahui merupakan salah satu lokasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 apabila nantinya program tersebut dilaksanakan.
Dalam sidak kali ini, Presiden meninjau kegiatan simulasi vaksinasi Covid-19 yang digelar hari ini. Simulasi digelar untuk mempersiapkan standar operasional prosedur dan tata cara pelaksanaan sehingga apabila program tersebut dijalankan maka puskesmas segera siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo sendiri tiba sekira pukul 08.24 WIB di puskesmas tersebut di mana pada saat yang sama juga hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Setibanya di lokasi, Kepala Negara langsung meninjau proses simulasi vaksinasi dengan terlebih dahulu menuju tenda antrean di mana telah terdapat sejumlah warga yang sedang menunggu giliran pemeriksaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelahnya, Kepala Negara memasuki puskesmas untuk melihat langsung simulasi tindakan vaksinasi Covid-19 bagi warga yang telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi data.
“Pagi hari ini saya datang ke puskesmas di Kota Bogor ini, Puskesmas Tanah Sareal, karena kemarin saya mendengar bahwa di puskesmas ini akan diadakan simulasi untuk vaksinasi (Covid-19). Saya memang tinggal di sekitar sini sehingga saya mampir,” ujar Presiden.
Untuk diketahui, saat sidak tersebut, tampak sekira puluhan warga yang terdiri atas berbagai profesi seperti pedagang, ibu rumah tangga, petugas kebersihan, tokoh agama, ASN, pengemudi ojol, dan lain sebagainya.
Puskesmas Tanah Sareal diketahui memiliki capaian imunisasi rutin di atas 90 persen dan telah meraih akreditasi sebagai puskesmas paripurna.
Presiden menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas paling tinggi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mendatang. Untuk itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti.
“Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” ujarnya selepas sidak simulasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal.
Dalam keterangan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa semua vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan vaksin yang terdaftar dan disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kriteria lain yang diharapkan dari vaksin ialah bahwa kemanfaatan dari vaksin Covid-19 tersebut haruslah maksimal.
“Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk ke dalam daftarnya WHO, ini wajib. Harus masuk ke daftarnya WHO,” ucapnya.
Nantinya, setelah vaksin-vaksin dimaksud telah masuk ke Indonesia, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh untuk memastikan keamanan dari penggunaan vaksin itu. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai lembaga pengawas juga akan terlebih dahulu melakukan uji dan verifikasi standar untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.
Kepala Negara memperkirakan bahwa sejumlah proses tersebut akan memakan waktu yang menyebabkan proses vaksinasi massal baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini atau awal tahun mendatang.
“Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,” tuturnya.
Terkait distribusi vaksin tersebut, Presiden menyebut bahwa hal itu tidak mudah. Tiap vaksin dari produsen yang berbeda juga memiliki ketentuan penyimpanan dan pola distribusi yang berbeda-beda. Hal inilah yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat tidak mengalami kerusakan dan penurunan mutu.
“Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, juga tenaga medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas, ditambah TNI-Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian kita semua,” imbuh Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi yang terdepan dalam keikutsertaan vaksinasi Covid-19 apabila memang dibutuhkan.
“Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan ya saya siap,” tegasnya. (R)
Tags
Nasional
