LAMONGAN (wartamerdeka.info) -Mendengar banyaknya keluhan dari warga penerima program keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos yang tidak layak dikonsumsi, Relawan Projo kabupaten Lamongan langsung turun ke desa Slaharwotan dan desa Kakatpenjalin kecamatan Ngimbang untuk mengkonfirmasi kebenaran dari berita yang beredar di masyarakat.
Dari giat di dua desa tersebut, tim relawan Projo menemukan ada bantuan yang tidak layak dikonsumsi. Selain itu, nilai barang juga jauh dari nominal yang wajib diterima warga.
Suhandoyo dari Projo Lamongan mengatakan nilai barang yang diberikan ke warga jika dinominalkan hanya senilai Rp. 131.500 dari seharusnya senilai Rp. 200.000. Itu artinya, warga dirugikan sebesar Rp. 62 ribuan.
"Kerugian material ada sekitar Rp. 62ribu dari yang seharusnya diterima warga," kata Suhandoyo.
Ironisnya, pembelian barang yang seharusnya lewat e warung justru tidak dilakukan, tapi melalui beberapa supplier yang ditunjuk dengan alasan penyeragaman. Dan e warung hanya menerima upah yang besarannya ditentukan oleh dinas sosial.
Kepala dinas Sosial pemkab Lamongan, Hamdani Azhari belum bisa dikonfirmasi karena baru saja menjabat di kantor dinsos 2 hari ini, setelah kadinsos lama, Kamil pensiun. (Mas)