JAKARTA (wartamerdeka.info) - Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil berkolaborasi dengan Kantor Staf Khusus Presiden dan Kemendikbudristek melakukan Peluncuran Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk untuk Penyandang Disabilitas pada Senin (14/3/2022), dihadiri oleh Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, Zudan Arif Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Djumeri Dirjen Dikdasmen Kemendikbudristek.
Kegiatan ini digaungkan sebagai pemicu (kick off) untuk proses pendataan, perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok pendidikan dan kelompok masyarakat di bidang disabilitas.
“Ketika berbicara kesetaraan penyandang disabilitas, tentunya hal pertama yang perlu kita tuntaskan adalah pendataan teman-teman penyandang disabilitas," ungkap Angkie.
Angkie juga menuturkan bahwa dengan ragam penyandang disablitas, maka pendataan menjadi hal yang krusial untuk mengetahui profil penyandang disabilitas dalam berbagai sektor. Dengan profil yang spesifik maka pengembangan dan pemberdayaan akan semakin bervariasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun terus mendorong jajaran Ditjen Dukcapil di mana pun untuk selalu proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk para penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan ini Dirjen Zudan mengungkapkan bahwa negara akan terus berusaha untuk memberikan dokumen kependudukan yang lengkap untuk penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas yang belum mendaftarkan diri sebagai penyandang disabilitas, dipersilahkan untuk menghubungi dukcapil setempat, selanjutnya dukcapil akan mengeluarkan dokumen kependudukan berupa biodata yang menginformasikan keterangan sebagai disabilitas. Lebih jauh daripada itu, kita perlu satu data yang akurat berapa jumlah penduduk WNI disabilitas yang ada di Indonesia.
“Kita mengawali kick off hari ini untuk semuanya, seluruh Indonesia, agar kita bisa memberikan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas. Kita tahu ada kertebatasan dan kesulitan akses, maka nanti rekan-rekan Dukcapil, kelompok masyarakat dan Dinas Pendidikan untuk pro aktif melakukan jemput bola,” jelas Zudan.
Zudan juga mengarahkan kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting sebanyak 989 orang dan lainnya melalui youtube untuk segera bergerak untuk melakukan koordinasi dan melakukan pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan itu juga hadir Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama menjelaskan bahwa pendataan penyandang disabilitas merupakan hak dasar yang berujung pada akses ke dalam semua layanan publik seperti layanan pendidikan, perbankan, bantuan sosial dan bantuan program insentif pemulihan ekonomi.
“Dinas Dukcapil tidak dapat bekerja sendiri, kami memerlukan partisipasi seluruh pihak termasuk masyarakat itu sendiri agar program ini berjalan dengan lancar untuk pendataan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” pungkas Yama.
Hasil pelayanan yang langsung diberikan pada kegiatan ini adalah biodata, KTP-el dan KIA. Laraswita, murid kelas XII SLB A Pembina Tingkat Nasional Jakarta, sebagai perwakilan siswa yang mendapatkan pelayanan mengungkapkan rasa bahagia dirinya dan teman-temannya pada pelayanan yang diterima.
"Kami mengucapkan terimakasih atas pelayanan dan kesabaran para petugas, kami sangat mengapresisi itu. Kami rasa mereka sangat mengerti dengan kondisi kami yang tidak sama dengan penduduk lain," tuturnya dengan rasa senang. (A)
