 |
| Koordinator Bidang Humas, Dokumentasi dan Publikasi Panitia Pelaksana Muswil Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau, Nurjali |
KEPRI (wartamerdeka.info) - Sejumlah anggota Panitia Musyawarah Wilayah (Muswil) Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau, mengeluhkan pembayaran beberapa kegiatan di Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila di Kepulauan Riau, yang masih terhutang akibat salah satu kandidat masih belum melunasi dana patungan yang seharusnya di setorkan oleh kedua kandidat.
Salah satu Koordinator Bidang Humas, Dokumentasi dan Publikasi Panitia Pelaksana kegiatan tersebut Nurjali mengatakan, awalnya ada tiga kandidat yang mengambil formulir pendaftaran calon, yaitu Muhammad Lutfi, Neko Wesha Pawelloy dan Sunarto Poniman.
Berdasarkan keputusan Steering Comitee (OC) setiap calon harus menyetorkan biaya Muswil yang dibagi secara adil.
Adapun biaya Muswil Pemuda Pancasila Kepri yaitu sejumlah lebih kurang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) lebih jika dibagi menjadi tiga artinya setiap calon wajib menyetor Rp175.000.000,-.
Setelah berjalannya waktu, hanya dua calon yang menyetor uang tunai sejumlah Rp175.000.000,- dan salah satu calon tidak menyetorkan uang tunai, meskipun sudah mengembalikan formulir.
"Dari kesepakatan itu SC dan OC mengadakan rapat bersama caretaker MPW, dan memutuskan bahwa salah satu calon dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan," ujarnya.
Setelah salah satu calon gugur artinya kedua calon tersisa yaitu Neko Wesha Pawelloy dan Sunarto Poniman harus menutup kekurangan biaya Muswil sebesar Rp175.000.000,- rupiah yang dibagi dua yaitu masing-masing Rp75.000.000,- namun hingga Muswil berjalan hanya kandidat Neko Wesha Pawelloy yang menyetorkan dana Muswil sebesar yang dimaksud.
"Sementara kandidat Sunarto Poniman, seperti yang dibacakan oleh Ketua OC dalam laporan pertanggung jawaban Muswilnya belum juga menyetor kekurangan yang seharusnya dipenuhinya secara sportif," ujarnya.
Dampaknya beberapa bidang di kepanitiaan terhutang puluhan juta kepada pihak ketiga, mulai dari seksi acara, humas, dan hotel.
"Kami di Dokumentasi belum dibayar sepeserpun, hanya dana tranportasi humas yang baru dibayar, terus teman-teman lain juga sama ada yang belum dilunasi, ini sangat miris, apalagi kemarin kita dengar oknum pengurus MPN secara sepihak menetapkan calon yang belum melunasi biaya Muswil," ujarnya.
Atas kejadian tersebut Nurjali mengaku sebagai kader Pemuda Pancasila dirinya merasa malu, dengan kejadian tersebut, sehingga dirinya berharap agar panitia dapat segera menyelesaikan apa yang menjadi kesepakatan bersama antara ketua-ketua.
"Jadi kemarin saya hubungi ketua panitia atau OC soal ini, tapi jawabannya saudara Sunarto Poniman yang akan melunasi, tapi hingga sekarang belum sepeserpun dilunasi."
"Yang miris lagi salah satu oknum di MPN, malah menetapkan calon yang tidak komitmen dalam pencalonan. Ini sangat mencoreng nama baik organisasi yang besar ini, kita berharap kader-kader seperti ini dapat dievaluasi, untuk dapat menjaga nama baik organisasi," ujarnya.
Selain itu dalam kesepakatan antara SC dan OC, seharusnya kandidat harus menyetorkan uang kekurangan tersebut sesuai tenggat waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Juni 2022, namun hingga pelaksanaan Muswil berlangsung salah satu kandidat atas nama Sunarto Poniman tidak juga menyetorkan anggaran yang dimaksud.
"Seharusnya kandidat yang tidak menyetor sesuai tenggat waktu yang ditetapkan di-diskualifikasi oleh OC namun malah ditetapkan sebagai calon. Dan mirisnya lagi kandidat yang tidak komitmen tersebut juga ditetapkan sebagai pemenang meskipun hanya mendapat dukungan tiga MPC dari tujuh MPC yang memiliki hak suara," ujarnya. (A)
