LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi pada 3 September, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendatangi Kabupaten Lamongan, untuk melihat respons warga atas kenaikan tersebut. Termasuk, memantau harga kebutuhan pokok di pasar Lamongan, sekaligus meninjau persediaan BBM jenis solar yang diperuntukkan bagi para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Selasa (6/9/2022).
Saat itu, Bupati Lamongan Yuhronur EfendiEfendi turut mendampingi orang nomor satu di Jawa Timur itu.
“Yang ingin kami pastikan di sini adalah, stok solar untuk nelayan aman, termasuk PSO (publik service obligation), meski solar mengalami kenaikan, sejauh ini kami bertemu dengan nelayan permintaannya yang penting stok aman,” ujar Khofifah, pada awak media.
Menurut dia, Pemprov Jawa Timur telah melakukan koordinasi dengan Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya untuk memastikan distribusi BBM aman dan lancar ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur.
Tidak hanya memantau persediaan BBM solar bagi nelayan, Khofifah juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pasar Babat, Lamongan.
Ini dilakukan, guna melihat langsung dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok.
Namun, hingga saat ini, nelayan masih mengeluhkan soal langkanya kebutuhan solar.
Kebutuhan hanya 20 atau 30 liter saja, harus menunggu antrean berhari hari.
"Iya benar, meskipun rekom dari dinas Perikanan dipermudah, tapi solar tetap saja sulit didapatkan," kata Solikh salah seorang nelayan pantura.
Menurut dia, kenaikan harga BBM justru membuat nelayan, sudah jatuh tertimpa tangga. Harga sudah naik, ketersediaan (stock) langka sehingga sulit didapatkan, belum lagi, harga hasil tangkapan tidak ada kenaikan.
"Harusnya ada kewajiban pemerintah untuk berupaya memenui hak hak nelayan . termasuk hasil jual tangkapan bagaimana bisa naik," ungkap Solikh.
Senada dengan Solikh, nelayan lainnya, Sabiqin juga mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan solar untuk nelayan.
"Sama saja, sampai saat ini nelayan masih sangat kesulitan mendapatkan solar. Hanya untuk memenuhi sekali berngkat melaut harus rela menunggu berhari hari," ujar Sabiqin.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) cabang Kabupaten Lamongan, Sudarlin bahkan mengungkapkan, tidaklah tepat jika Nelayan tidak terpengaruh dengan kenaikan harga BBM terutama Solar, menurut Sudarlin setiap kenaikan harga BBM selalu berimbas pada kenaikan harga sektor yang lain, sehingga sangat membebani nelayan.
"Apalagi ketersediaan pun sangat sangat terbatas sehingga banyak nelayan yang masih tetap menunggu antrian berlama lama untuk mendapatkan jatah solar agar dapat melaut (bekerja), " kata ketua KNTI Lamongan itu.
Termasuk pentingnya pengawasan dan penindakan. Darlin sebut jika setback ke belakang sebelum terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah telah memberikan penjelasan secara gamblang dengan angka angka tentang kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan suatu keharusan.
"Dan angka angka itu jelas sekali bahwa terjadi salah sasaran atau penyalahgunaan BBM bersubsidi bahkan angkanya sangat fantastis yaitu lebih dari 73 % BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh yang tidak berhak," jelas dia.
Artinya, lanjut Sudarli, ada angka yang sudah dihitung sampai sebegitu besar dari suatu peristiwa penyalahgunaan atau salah sasaran. Dari itu, berarti ada pelaku atau orang atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan.
"Lalu pertanyaannya apa solusinya terkait persoalan tersebut ??? Kira kira tidak perlukah dilakukan pengetatan pengawasan terkait salah sasaran tersebut bahkan mungkin tidak perlukah penindakan terhadap para pelanggar tersebut," tandas mantan ketua RN itu. (Mas)
