Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

Presiden Joko Widodo meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu (23/9/2023). (Foto: BPMI Setpres). Berita.....

06/10/22

KNTI Dukung Tolak Kenaikan Retribusi TPI Brondong

Suasana rapat antara pengurus pengusaha ikan Lamongan, dinas Perikanan dan Komisi B DPRD Lamongan

LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Wacana kenaikan retribusi sebesar 25 persen menyusul tersendatnya setoran PAD tahun 2022 yang sampai bulan September baru sebesar Rp. 200.000.000 dari target Rp. 409.500.000 dilontarkan pengurus KUD Minatani Brondong pada rapat kordinasi antara perwakilan pedagang, dinas perikanan dan sejumlah elemen nelayan lainnya, di Aula lantai 2 gedung kantor KUD. 

Menyikapi kenaikan itu, sejumlah pelaku usaha dan nelayan menolak kenaikan tersebut. 

Asosiasi Pengusaha Ikan Lamongan (Aspila) menolak rencana kenaikan retribusi. Penolakan tidak hanya disampaikan saat rapat di Gedung KUD Minatani, tapi juga saat rapat dengan Komisi B DPRD Lamongan bersama dinas Perikanan, pada selasa (4/9) 

Ketua Aspila Lamongan, Mustaqim sebut kenaikan retribusi hanya akan membebani nelayan dan pelaku usaha. Menurut dia, terseoknya penyetoran PAD bukan karena pelaku usaha atau nelayan enggan membayar tetribusi, tapi lebih pada pengelolaan TPI yang tidak profesional. 

Disisi lain, Ketua KNTI Lamongan, Sudarlin mengungkapkan rencana kenaikan retribusi bukan jalan keluar, tapi malah menjadi beban tambahan yang harus ditanggung nelayan dan pelaku usaha ikan. Sudarlin bahkan sebut jika rencana kenaikan tetap diberlakukan ditengah kenaikan harga BBM akan memicu gejolak. 

"Kenaikan retribusi sebesar 30 persen sangat tidak masuk akal, pertama, kenaikan tersebut mendadak diusulkan pada akhir tahun, saat pengelola merasa tidak mampu menutup target PAD. Di samping itu, saat ini masih dalam suasana prihatin karena dampak kenaikan BBM, karena itu kami tegas menolak, " kata Sudarlin. 

Apalagi kenaikan retribusi, lanjut dia rencananya akan diberlakukan mulai tahun depan. 

"Ya tahun depan lah kalau mau menaikan, jangan saat ini, " tutur ketua KNTI itu. 

Sementara, adanya kenaikan rencananya akan dimulai pada tahun depan. Pemkab Lamongan, melalui dinas Perikanan akan menaikan PAD dari TPI Brondong dari sebesar Rp. 409.500.000  menjadi sebesar Rp. 600.000.000.

Kepala Dinas Perikanan Lamongan, Yuli Wahyuono melalui salah seorang kasinya membenarkan adanya rencana kenaikan PAD dari TPI Brondong. 

"Tahun depan kami naikan PAD menjadi sebesar Rp. 600.000.000," kata Tri Wahyudi, sekdin Dinas Perikanan setempat. (Mas)

0 Reviews:

Posting Komentar

Bijaklah Menghadapi Pemilu 2024