BOGOR (wartamerdeka.info) – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd membuka Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Diseminasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro) untuk mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Daerah Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 9 dan 10 di Hotel Armoroossa, Bogor (31/10/2022).
Dirjen Bina Pembangunan Daerah hadir secara virtual didampingi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ir. Zanariah, M.Si yang hadir secara langsung.
Turut hadir peserta baik dari pusat dan daerah, peserta daerah yaitu OPD Provinsi yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, serta Bappeda dari 7 Provinsi (Provinsi Aceh, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB) lokasi 8 (delapan) kabupaten pilot project Program Kerjasama RI-UNFPA Siklus 9 dan 10. Sedangkan peserta pusat terdiri dari kementerian/lembaga terkait dan representative UNFPA.
Pelaksanaan PPT Kespro di 8 (delapan) kabupaten piloting selama ini dinilai telah berjalan dengan baik, tetapi perlu bahwa hal ini belum dapat menjamin penurunan AKI dan AKB secara signifikan mengingat jumlah daerah kabupaten partisipan yang masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan total jumlah kabupaten/kota yang ada secara keseluruhan.
Penurunan AKI dan AKB di Indonesia tergolong lambat, AKI hanya turun sebesar 1,8% per tahun dimana Indonesia diperkirakan tidak akan mampu mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 70 kematian ibu per 100 ribu penduduk.
AKB pada 2020 telah mencapai 21 kematian per 100 ribu kelahiran, namun dengan tren penurunan yang masih lambat diperkirakan juga tidak akan mencapai target SDGs pada 2030 sebesar 12 kematian bayi per 100 ribu kelahiran.
“Perlu dilakukan perluasan program pada daerah lain secara bertahap untuk mendukung penurunan AKI dan AKB melalui upaya advokasi maupun sosialisasi kebijakan”, ucap Teguh.
Advokasi merupakan kunci dalam upaya perluasan kepada daerah lain untuk memastikan program PPT Kespro menjadi prioritas utama pemerintah daerah, program direfleksikan dengan dicantumkannya integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD dan disusunnya RAD sampai rencana pembiayaan, serta dikeluarkannya regulasi yang mendukung pelaksanaan dan pembiayaan integrasi program dan kegiatan.
Di akhir sambutannya, Dirjen Bina Bangda yang akrab disapa Teguh berharap pemerintah daerah provinsi berkomitmen tinggi guna mendukung hal tersebut serta mampu memahami hambatan dan permasalahan di daerahnya dalam mencapai target penurunan AKI dan AKB.
“Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah melalui kegiatan konkret yang mendukung penurunan AKI dan AKB diharapkan akan menambah jumlah daerah yang mengintegrasikan PPT Kespro dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan AKI dan AKB secara nasional," ucap Teguh. (A)
