 |
| Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Drs. H. M. Natsir, MM |
MAMUJU (wartamerdeka.info) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat rencana melakukan Studi Tiru Ke beberapa SMK BLUD di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali, termasuk kunjungan khusus ke ICCRI - PUSLITKOKA Jember. Tim Studi Tiru terdiri dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Ekbang, Kepala Bidang PSMK, dan Kepala Bidang BLUD serta 50 Kepala SMK se- Provinsi Sulawesi Barat.
Ide Studi Tiru SMK BLUD ini murni digagas oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Drs. H. M. Natsir, MM, yang juga adalah Inspektur pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. M. Natsir, MM. Bersama Kepala Bidang PSMK, Irham Yakub, S.Sos, M.Si., kawal Tim Studi Tiru SMK BLUD ini ke Jawa Timur dan Bali, 12 sampai dengan 17 Desember 2022. Semua start dari Bandara Tampa Padang Mamuju.
Drs. H. M. Natsir, MM. mengatakan bahwa Studi Tiru merupakan konsep belajar yang dilakukan oleh suatu institusi yang dianggap lebih kompeten dalam suatu hal dengan maksud peningkatan kualitas, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan, dan peraturan perundangan.
Kegiatan ini murni biaya pribadi. Para Kepala Sekolah merogoh kocek masing-masing untuk bisa ikut bergabung dalam Tim Studi Tiru SMK BLUD ini. Dipastikan tidak ada yang menggunakan dana sekolah dan dana daerah (Non Dana BOS dan non APBD).
Menurutnya, untuk menetapkan SMK BLUD di Provinsi Sulawesi Barat ini perlu pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang Badan Layanan Usaha Daerah sebagaimana payung hukum yang mengatur suatu institusi pemerintah dapat berfungsi dan beroperasi layaknya badan usaha adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
H. M. Natsir, melanjutkan bahwa kegiatan ini, berangkat dari diskusi dengan beberapa Kepala SMK antara lain, MKKS-SMK Provinsi Sulawesi Barat dan MKKS-SMK dari 6 Kabupaten. Begitu urgensinya BLUD ini, maka Studi Tiru SMK BLUD ke Jawa Timur dan Bali, termasuk berkunjung ke ICCRI- PUSLITKOKA Jember. Hal ini dilakukan sebelum SMK BLUD diterapkan di Provinsi Sulawesi Barat.
Menurut H. M. Natsir, SMK BLUD adalah suatu keniscayaan, kedepannya menjadi Sekolah Modern Penuh Harapan Masa Depan yang bisa Cemerlang, dan sekaligus dapat mendorong pengelolaan sekolah menjadi fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya, menciptakan lapangan kerja, mencetak Wirausahaan Muda, dan meningkatkan kesejahteraan warga sekolah, serta mewujudkan sekolah yang mandiri dan merdeka, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki softskills, hardskills, dan karakter unggul, serta berdaya saing tinggi, baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
 |
| Kepala Bidang PSMK, Irham Yakub, S.Sos. M.Si. |
Sementara itu, Kepala Bidang PSMK, Irham Yakub, S.Sos. M.Si. mengatakan bahwa Studi Tiru SMK BLUD ini dilakukan dengan tujuan agar SMK di Sulawesi Barat bisa meniru hasilnya, dan Best Praktice dari Teaching Factory, Pembelajaran Produktif Berbasis Tefa, Pengembangan Manajemen Sekolah, Rapor Mutu Pendidikan melalui Perencanaan Berbasis Data (PBD), percepatan untuk mendapatkan data akurat mengenai Tracer Study, serta Pengembangan Budaya industri dan Karakter Peserta Didik serta Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sesuai IMPLENTADI KURIKULUM MERDEKA (IKM), juga dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
SMK BLUD merupakan ASET dan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah.
BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka Implementasi SMK BLUD di Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu koordinasi yang senergi dan kerja terpadu antar OPD seperti Bappeda, Balitbangda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dinas Koperindag, Penggerak UMKM, dan Perwakilan Lembaga Keuangan serta KADINDA dan IDUKA yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, juga koordinasi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
(Sjahrir Tamsi)
