Tanpa bermaksud mencari kambing hitam dalam persoalan rebutan "kue" Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, karena faktanya pengelolaanya sudah di ambil alih dinas perikanan.
Artinya, sudah tidak ada masalah dengan TPI Brondong, persoalan dinas perikanan mampu memenuhi target Rp. 1,2 M diakhir tahun atau tidak, itu persoalan lain, bisa terpenuhi juga bisa saja tidak terpenuhi.
Tapi yang pasti mulai Februari 2023 sejak TPI diambil alih Dinas Perikanan sampai per Juni 2023, dana retribusi yang bisa diambil sebesar Rp. 807.478.000,-.
Dana hasil retribusi tersebut langsung masuk kas daerah tanpa melalui UPT Perikanan setempat sebagai kepanjangan tangan dari dinas.
Awal pengambil alihan pengelolaan tersebut, sempat menjadi perbincangan kalau pengelolaan TPI di tarik Dinas Perikanan dan hasil retribusi langsung masuk ke Kas daerah, biaya operasionalnya darimana? Karena pengambilalihan pengelolaan tersebut pada saat tahun anggaran berjalan.
Lagi lagi, muncul pertanyaan, apa iya hasil retribusi baru masuk kas daerah setelah dikurangi biaya operasional. Karena ada 30 orang karyawan disana yang direkrut pemkab melalui dinas perikanan. Sementara, lebih dari 25 orang karyawan KUD pasca TPI diambil alih pemkab Lamongan, kini harus menjadi beban berat Koperasi Minatani.
Pun orang tidak tahu, bahkan banyak yang berspekulasi, modal awal untuk operasional darimana? Sebab, operasional dalam pengelolaan TPI juga tidak kecil.
Disitulah akan semakin jelas, apakah KUD tidak mampu mengelola karena tidak mampu memenuhi target atau memang sejak awal diskenario TPI akan diminta oleh dinas perikanan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, tampaknya sangat mudah, dinas perikanan Lamongan ternyata sudah lebih dulu menganggarkan untuk kebutuhan operasional di TPI Brondong jauh sebelum KUD di"paksa" melepas TPI di bulan Februari. Kata di"paksa" cukup rasional menyusul munculnya anggaran senilai Rp. 2 milyar untuk TPI Brondong tahun 2023 yang memang dilahirkan sebelum tarik ulur TPI.
Sedikitnya ada dua hal yang menarik dianalisis, pertama, biaya operasional TPI Brondong 2023, senilai Rp. 2 milyar, sementara target PAD 2023 sebesar Rp. 1,2 milyar.
Kedua, pemkab harus melakukan sosialisasi dengan nelayan kalau pengelolaan TPI sudah tidak lagi pada KUD, karena tidak sedikit nelayan yang "kecelek" ketika harus mengurus santunan disaat ada suatu musibah. Selain itu, agar jika ada persoalan yang tidak baik di TPI nelayan tidak lantas nyinyir dengan KUD. (Bersambung)
