Bom bunuh diri menewaskan 24 orang di Pakistan // Iran memperingatkan kesiapan perang dan biaya ekonomi saat pembicaraan dengan AS tersendat // Kekeringan dan konflik mendorong 6,5 juta warga Somalia ke dalam kelaparan; anak-anak menghadapi risiko kekurangan gizi akut. // Rencana Amerika menaikkan tarif mobil Uni Eropa menjadi 25% karena Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan tahun lalu yang bertarif 15%. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // DENGAN MENGIRIM DATA KONTAK, ANDA MENDUKUNG INFORMASI YANG BERKUALITAS

Tidak Ada Negara Dapat Menghentikan Program Hilirisasi

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di hadapan awak media di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pemerintah tidak akan menghentikan program hilirisasi industri terhadap bahan-bahan mineral setelah memutuskan menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan menta akan melanjutkan untuk bahan mineral lain seperti tembaga dan bauksit

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di hadapan media di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

“Hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop kemudian masuk ke tembaga, ke copper, nanti masuk lagi ke bauksit, dan seterusnya,” ujar Presiden Jokowi

Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan tidak ada negara maupun organisasi internasional yang dapat menghentikan keinginan Indonesia untuk melakukan hilirisasi, karena hilirisasi akan mendongkrak nilai tambah di dalam negeri.

“Memang siapa pun, negara mana pun, organisasi internasional apa pun, saya kira enggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor barang mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri,” tegasnya.

Kepala Negara mencontohkan, saat nikel diekspor dalam bentuk bijih atau bahan mentah, nilai yang diperoleh negara hanya sekitar Rp17 triliun. Namun, setelah dilakukan hilirisasi dan industrialisasi terhadap produk nikel, nilainya melonjak menjadi Rp510 triliun sehingga secara otomatis juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

“Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak dari Rp17 triliun, sama mengambil pajak dari Rp510 triliun gede mana? Karena dari situ hilirasi bisa mendapatkan PPn, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Semuanya ada di situ. Coba dihitung saja dari Rp17 triliun sama yang Rp510 triliun gede mana,” jelasnya. (BPMI Setpres)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama