Lamongan, wartamerdeka.info, - "Saya ingin mengetahui seperti apa persisnya permasalahan yang dialami oleh nelayan Brondong Lamongan ini, mulai dari menurunnya harga ikan, sulitnya bahan bakar Solar, Kesejahteraan sampai kenapa pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong diambil alih oleh dinas perikanan," itu disampaikan Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi ketika mengawali Zoom meeting dengan nelayan Brondong, Rabo (6/12).
Menurut Muhajir Efendi dengan menggali persoalan dari akarnya maka akan diperoleh keaslian data di lapangan yang benar.
Sementara, Ketua Rukun Nelayan (RN) Brondong, Mugiyanto yang diberi kesempatan pertama pada Zoom meeting itu, menyampaikan sejumlah permasalahan bahwa saat ini nelayan berada pada situasi yang sulit. Selain masalah Solar yang tidak mudah didapatkan, menurunnya harga ikan yang terjun bebas membuat nelayan kelimpungan.
Pada saat yang sama, kesejahteraan dalam bentuk bantuan juga tidak ada sama sekali.
"Iya betul Pak Menteri, waktu TPI masih dikelola KUD Minatani, musim seperti saat ini, di pastikan akan ada santunan atau bantuan untuk keluarga nelayan, lha sekarang itu, tidak ada," ungkap Mugi.
Bantuan ke nelayan dalam bentuk santunan disaat mengalami laka laut, kematian atau sakit semenjak TPI dikelola Pemkab, Dinas Perikanan juga sama sekali tidak pernah ada.
"Meskipun beberapakali kami mengajukan secara tertulis, namun sama sekali belum pernah direspon," imbuh Mugiyanto.
Oleh karena itu, lanjut Ketua RN, kami nelayan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menko PMK yang ikhlas menyisihkan waktu untuk mendengar keluh kesah kami.
"Iya semoga secepatnya ada tindak lanjut secara riil sehingga kami merasa legalah," pungkasnya
Kegiatan Zoom Meeting, yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK itu, selain nelayan yang diwakili Rukun Nelayan, juga dihadiri Pengurus/Pengawas KUD Minatani Brondong, Sejumlah Kementerian, antara lain, Kemenkop, Kemen KKP, Kemendagri, BPH Migas, BRIN juga Pemprov Jatim dan Pemkab Lamongan. (wm/bersambung)