Barru, wartamerdeka.info, - Pemerintah Kabupaten Barru menerima penghargaan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Supendi kepada Bupati Barru H. Suardi Saleh di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulawesi Selatan, Rabu, 13/12/2023.
Pada penyerahan penghargaan, dilaksanakan penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2024 oleh Gubernur Sulsel kepada para Bupati/Walikota se- Sulsel.
Dalam rilis Humas IKP yang diterima menyebutkan, dari 24 Kabupaten/Kota, Se-Sulsel, nama Kabupaten Barru dan Luwu Utara tersebut menerima penghargaan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2023,
"Alhamdulillah, hanya ada dua Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan atas kinerja penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2023, hal ini merupakan bukti konkrit kerja sama seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Barru", sebut Bupati Suardi Saleh.
Ditegaskan Bupati penghargaan ini untuk sinergitas dengan Pemerintah Desa, Semoga kedepannya semakin tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat manfaat.
Sebelumnya, Acara yang dirangkaikan dengan penandatangan pakta integritas dan penyerahan penghargaan ini, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan rasa bangga kepada Pemerintah Sulawesi Selatan yang telah menjadi Provinsi pertama di Indonesia menggunakan kartu kredit pemerintah Daerah.
"Suatu prestasi kebanggaan untuk kita semua bahwa Pemerintah Sulawesi Selatan pertama kali menggunakan kartu kredit pemerintah daerah di Indonesia", Ujarnya.
Sekedar diketahui, belanja negara tahun 2024 wilayah Sulsel ditetapkan sebesar Rp 54.77 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 22.97 triliun, dan transfer ke Daerah sebesar Rp 31.8 triliun.
Pj. Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan anggaran dengan wilayah Sulawesi Selatan yang luas, ia mengingatkan agar pemanfaatan anggaran sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Selain itu, harus terjadi pertumbuhan dan pemerataan.
"Fokus apa dan mau jadi apa,harus ada hasilnya, harus ada sesuatu yang ditinggalkan," pesan Bahtiar.
Ia menegaskan, siapa pun pemerintahan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk, untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat.
"Akhir kata, Iyyapa nairisseng mukkurui sewwae jama-jamang narekko purani rilaloi. Artinya, sulit tidaknya suatu pekerjaan maupun usaha yang baru dilakukan akan diketahui setelah kita mengerjakannya", kata Bahtiar.
Hadir juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati/Walikota Se-Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi, Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kepala BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Negeri, Direktur RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan Pimpinan Instansi Vertikal. (syam)
