Makassar (wartamerdeka.info)- Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorbangda) Wilayah Sulawesi 2025, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).
Dalam rakor yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya, dibahas sinergi kebijakan pusat-daerah, percepatan realisasi APBD, inovasi PAD, serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan daerah.
Menanggapi arah kebijakan tersebut, Wabup Abustan menilai penerapan mandatory spending dan SPM menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
“Kami tentu mendukung pelaksanaan SPM sebagai dasar peningkatan pelayanan publik. Namun kebijakan ini juga menuntut penyesuaian besar dalam struktur anggaran, sehingga beberapa program prioritas dan janji politik perlu dijadwalkan ulang sesuai ruang fiskal yang tersedia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi Pelabuhan Garongkong dan pertambangan rakyat yang dinilai perlu dukungan pemerintah pusat di tengah efisiensi anggaran nasional.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang proporsional dan berkeadilan, memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, serta memanfaatkan program strategis nasional untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.
Rakorbangda Sulawesi 2025 menjadi ajang konsolidasi penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. (syam)