Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting


Bupati Merauke: Pilkada Dipaksakan Tahun 2020, Memperkosa Demokrasi


MERAUKE (wartamerdeka.info) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia rencananya digelar pada Desember 2020. Terdapat 270 daerah kabupaten kota di Indonesia yang akan menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut menarik perhatian sejumlah pihak. Ada yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan pilkada setentak tahun ini.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze termasuk yang tidak setuju Pilkada serentak digelar tahun ini di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda

Freddy - panggilan Bupati Merauke, mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 ini tidak berjalan dengan baik.

Alasannya, karena semua pihak saat ini sibuk memerangi Covid-19, bahkan masyarakat harus berjuang keras untuk kelangsungan hidupnya di tengah ketidak pastian ekonomi.

Sebelumnya, Frederikus Gebze mengucapkan banyak terimakasih bahwa Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini sukses membangun negara dari Sabang sampai Merauke. Artinya pembangunan itu menyatukan keberagaman, Bineka tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke yang merupakan wujud nyata dari implementasi UUD 45.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Freddy mengingatkan bahwa  Indonesia dan dunia mengalami Pandemi Covid-19 yang luar biasa. Bahkan Pandemi Covid-19 ini trennya bukan menurun tetapi malah bertambah.

"Soal orang meninggal bukan urusan, tetapi masalahnya ialah bertambahnya orang yang terinfeksi. Masalahnya ada pada sistem penanganannya, bagaimana pengelolaan anggaran, bagaimana mengatasi kelesuhan ekonomi. Bagaimana menangani jenjang pendidikan mulai dari TK Paud hingga jenjang perguruan tinggi, dan yang paling mengkhawatirkan persoalan tenaga kerja," bebernya.

Dia juga mengatakan untuk Pilkada yang akan dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia seharusnya merujuk pada tiga aspek. Hal tersebut penting dilakukan guna mendapatkan hasil yang maksimal.

"Aspek pertama yang harus diperhatikan ialah negara-negara besar saja yang mengalami Covid-19 putus asa, apalagi negara Indonesia, harusnya penanganan Covid-19 ini diselesaikan dulu, terukur sistematis dan masif," katanya.

Kemudian aspek kedua soal anggaran yang  harus dipersiapkan dengan baik. Kalau Covid-19 sudah diatasi dan manusianya sehat, segar, sudah bisa berdiri tegak, sehingga sudah bisa mempersiapkan usaha, ekonomi untuk mempersiapkan kelangsungan hidup,mka Pilkada yang berkualitas baru bisa dilaksanakan.

"Kalau kelangsungan hidup sudah berjalan dengan baik, maka baru kita berbicara hal lain, salah satunya soal demokrasi. Nah bagaimana mungkin, di tengah-tengah situasi Pandemi Covid-19, yang mengalami degradasi atau penurunan ekonomi, tiba-tiba KPU, Bawaslu meminta tambahan dana untuk APD. APD saja di kampung-kampung belum ada apalagi untuk KPU," kesalnya.

"Nah sementara ini yang mengatasi kesehatan ini siapa? Dinas kesehatan atau KPU? Nah KPU minta tambahan anggaran, sedangkan anggaran penanganan Covid-19 saja babak belur," sambungnya.

Aspek ketiga, terkait sinergitas. Frederikus Gebze menilai bahwa penanganan persoalan di Indonesia ini khususnya Covid-19, tidak dibarengi sinergitas Presiden dengan para personel di lapangan yakni para Menteri.

"Kami di Papua dengan masalah Covid-19 saja, terkait  lock down mengalami over kapasitas atau penumpukan pekerjaan atau tugas.  Banyak tugas-tugasbtidak terlaksana dengan maksimal, karena tidak bekerja. OPD maupun pengusaha tidak bergerak  Kami pernah mengajukan surat kepada Menteri Menkopolhukam untuk antisipasi Pilkada dan PON," katanya.

Seharusnya kata dia, Pilkada tahun ini baiknya diundur ke tahun 2022, dengan pertimbangan Indonesia saat ini tengah sibuk melawan Pandemi Covid-19. Tahun 2022, situasi kemungkinan akan kembali stabil, sehingga jika situasi stabil maka akan memberikan kebijakan politik yang baik.

"Kalau saat ini esensi dari demokrasi turun jika tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih turun karena adanya Pandemi. Ini harus dibaca oleh para ahli, pengambil kebijakan," tandasnya.

Jika Pilkada tetap dilaksanakan tahun ini, menurutnya, sama saja dengan memperkosa demokrasi.

"Apalagi dalam pandemi Covid ini kita selalu harus melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan WHO dan pemerintah: ada jaga jarak, social distancing, physical distancing, pakai masker dll," tandasnya.

Dikatakannya, memang bisa saja Pilkada serentak dipaksakan  digelar tahun ini. Tapi jika tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, tentu saja itu akan menurunkan esensi dari demokrasi.

"Kalau tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, legitimasinya sudan mencederai  Pancasila, yaitu sila keempat," ujarnya. (A)

Posting Komentar untuk "Bupati Merauke: Pilkada Dipaksakan Tahun 2020, Memperkosa Demokrasi"