Data Kependudukan Dukcapil Untuk Acuan Penegakan Hukum
 |
| Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Data kependudukan Kemendagri kini sudah digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan tindak kejahatan.
"Polisi kan sudah bekerjasama dengan Dukcapil dalam rangka pencegahan kejahatan, penanggulangan kejahatan serta mengungkap kejahatan," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh, di Jakarta, Senin (16/11/2020).
Misalnya, kata dia, ada kasus pembunuhan, yang korbannya tidak dikenal. Dengan sidik jari korban bisa dilacak identitasnya, mulai dari nama hingga alamat tinggalnya.
Kemudian di tubuh korban ada sidik jari pelaku, bisa dilacak juga identitasnya. tinggal dicocokkan saja.
"Selain itu kita juga punya alat untuk mendeteksi foto wajah. Sehingga jika ada pelaku kejahatan wajahnya terekan cctv bisa langsung dilacak nama dan tempat tinggalnya. Bisa dilacak juga keluarga atau famili terdekatnya," ungkap Dirjen Dukcapil.
Makanya, tambah Zudan, pihaknya terus mendorong perekaman KTP untuk mencegah kejahatan.
"Dan kita harus beritahukan bahwa anda harus menjadi orang baik. Karena semua perilaku kejahatan bisa terdeteksi dengan cepat sekarang. Sampai ke seluruh Indonesia," jelasnya.
Data Kependudukan Kemendagri yang masuk dalam UU Adminduk (Administrasi Kependudukan) ini memang dapat digunakan sebagai basis data bagi penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Selain itu, tentu saja, juga berguna untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan sebagainya.
Prof Zudan juga mengingatkan para pendemo agar jangan melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum. Karena wajahnya akan terekam cctv dan otomatis terdeteksi ke data Dukcapil.
Dia mencontohkan, seperti kerusuhan yang terjadi Papua belum lama ini, bisa terdeteksi identitas pelakunya dari wajah yang terekam. Begulitu juga kerusuhan pada demo cipta kerja yang merusak, akan ketahuan siapa pelakunya. "Kita sering dikirimin foto pelaku oleh aparat untuk mendeteksi identitas pelaku," katanya.
Selain itu, Zudan menerangkan, Dukcapil sudah melakukan kerjasama dengan ribuan lembaga. Yang terbanyak adalah lembaga perbankan, yakni lebih dari 1100 lembaga, kemudian asuransi lebih dari 70, perguruan tinggi 400-an lebih, rumah sakit lebih dari 30. "Keseluruhannya ada 2818 lembaga pusat dan daerah, yang bekerjasama dengan Dukcapil," terangnya.
Ditambahkannya, penegak hukum juga sudah banyak yang bekerja sama seperti polisi, KPK, dan kejaksaan.
Selain itu juga kerjasama dengan kemensos dalam pembagian bansos, kemendikbud untuk kartu indonesia pintar, dan sebagainya.
"Semangatnya adalah integrasi data. Hingga ke depannya tidak perlu orang daftar sekolah ngisi formulir banyak. Cukup ketik NIK nya saja, data sudah masuk," ucapnya.
Data kepebdudukan ini juga telah digunakan untuk penanganan Covid-19. Jadi, siapa yang daftar ke lab tinggal ketik NIK nya saja. Data konkrit di Wisma Atlit juga sudah. Sehingga nanti bisa diketahui siapa pasiennya dan keluarganya. Tracking-nya lebih mudah.
Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan pula, berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa.
Dari jumlah itu terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki dan 132.761.248 penduduk perempuan.
"Penduduk laki-laki jumlahnya naik 0,71 persen dibanding tahun lalu yang berjumlah 134.858.411 jiwa. Penduduk perempuan jumlahnya juga naik 0,82 persen dibanding tahun lalu yang berjumlah 131.676.425 jiwa," tutur Zudan.
Dengan kata lain, total kenaikan jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebesar 0,77 persen.
Lebih lanjut Zudan menjelaskan, dari Semester I 2014 sampai dengan Semester I 2020 jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
"Namun berdasarkan jenis kelamin, persentase kenaikan per tahun penduduk perempuan lebih besar daripada kenaikan jumlah laki-laki. Kenaikan jumlah penduduk rata-rata per tahun sebesar 0,88 persen," ucap Zudan.
Adapun provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan 663.696 jiwa.
Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Jawa Barat, yakni 46.092.205 jiwa.
Untuk tingkat kabupaten/kota, yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah 24.243 jiwa.
Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah 4.790.247 jiwa.
Kemudian, dari 34 provinsi, terdapat empat provinsi yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
Salah satu diantaranya yakni DIY yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 39.584 jiwa daripada laki-laki.
Menyusul berturut-turut NTB yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 4.632 jiwa ketimbang laki-laki, Sulawesi Selatan yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 58.663 jiwa dibanding laki-laki dan Jawa Timur dengan penduduk perempuannya lebih tinggi 31.531 jiwa daripada laki-laki.
Pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota terdapat 96 kabupaten/kota yang memilliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
Adapun kabupaten dengan jumlah perempuan tertinggi dibandingkan laki-laki adalah Kabupaten Sumenep yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 34.032 jiwa daripada laki-laki.
"Dari 34 provinsi, terdapat 30 provinsi yang memilliki jumlah penduduk laki-laki paling banyak ketimbang perempuan," tutur Zudan.
Provinsi dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan dengan perempuan adalah Jawa Barat yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 658.379 jiwa dibanding perempuan.
Pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota terdapat 418 kabupaten/kota yang memilliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
"Untuk daerah setingkat kabupaten dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan perempuan adalah Kabupaten Bogor yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 120.709 jiwa ketimbang perempuan," kata Zudan.
