JAKARTA (wartamerdeka.info) - Tinjau Bandar Udara Internasional (Bandara) Soekarno Hatta (Soetta), Kapolri minta seluruh petugas di Bandara agar memperketat pengawasan, bagi WNI dan WNA yang datang masuk ke Indonesia.
"Ada dua tugas pokok, pertama bagimana mengawasi kuat masyarakat yang datang dari luar negeri dan perketat protokol kesehatan bagi masyarakat dan WNA yang keluar ke Bandara Soetta," kata Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo, saat memantau Bandara Soetta, di Tangerang, Babten, Rabu (12/05/2021).
Pengetatan pengawasan ini dilakukan lanjut Sigit, dalam rangka implementasi kebijakan pelarangan mudik Lebaran, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona dan melindungi masyarakat dari Covid-19.
Lebih jauh mantan Kapolda Banten ini menekankan, soal proses karantina bagi seluruh orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Sebab, mereka yang tiba harus dilakukan karantina mandiri hingga dipastikan tidak terpapar virus corona.
"Pastikan mereka sudah vaksin atau belum yang dari luar negeri. Proses karantina tidak ada yang lolos, setiap bus ada petugasnya dalam menuju ke hotel yang sudah di tetapkan," tegasnya.
Tak hanya itu saja, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu juga meminta adanya pengawasan ketat di saat masa arus balik Lebaran 2021 nanti. Petugas harus memastikan masyarakat bisa menunjukan hasil Swab Antigen dan sudah divaksinasi.
"Setelah masuk Bandara tetap protokol kesehata dilakukan secara ketat. Maka yang melintas Bandara bisa ditekan potensi penyebaran Covid-19," terangnya.
Senada dengan Kapolri, hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut Puan jumlah penumpang di Bandara Soetta pada Lebaran tahun ini menurun hingga 10 persen. Meski begitu, Ia berharap petugas terkait tetap melakukan pengawasan ekstra ketat terkait kebijakan pelarangan mudik.
"Jangan sampai penyebaran covid tidak terkendali. Bagaimana mengantisipasi arus balik pengendalian protokol kesehatan harus dijaga," tutupnya.
Turut hadir dalam peninjauan Bandara Soetta itu antara lain, Kapolri Jenderal Polusi Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Ulis)
